JAKARTA– Kepolisian Daerah Metro Jaya resmi melimpahkan berkas perkara kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang menjerat artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra alias IM, ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak menyampaikan bahwa berkas perkara telah diserahkan oleh Direktorat Reserse Siber pada 5 Mei 2025 dan saat ini tengah menunggu hasil penelitian dari jaksa penuntut umum (JPU).
Baca Juga:
"Saat ini belum ada surat atau pernyataan dari rekan-rekan JPU tentang P-21 berkas perkara tersebut dan masih dalam penelitian JPU," ujar Reonald di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/5/2025).
Ia berharap dalam waktu dekat status berkas dinyatakan P-21 atau lengkap, agar penyidik bisa segera melanjutkan ke tahap dua yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
Baca Juga:
"Mudah-mudahan langsung P-21 dan bisa tahap satu dan tahap dua. Itu mengenai kasus NM," lanjutnya.
Kasus ini bermula dari laporan dr. Reza Gladys, yang mengaku menjadi korban pemerasan dan pengancaman oleh Nikita Mirzani.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan menetapkan Nikita serta asistennya sebagai tersangka.
Keduanya dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya:
- Pasal 27B Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024,
- Pasal 368 KUHP tentang pemerasan,
- serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).
Saat ini, Nikita Mirzani dan asistennya masih ditahan oleh Polda Metro Jaya.
Penahanan mereka kembali diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak 2 Mei 2025.
Sebelumnya, penyidik juga telah menambah masa penahanan selama 40 hari sejak 24 Maret lalu.
Perkembangan ini memperkuat spekulasi publik terkait kemungkinan Nikita menghadapi proses hukum yang panjang.
Sementara itu, pengacara Nikita disebut masih menunggu kelengkapan berkas dari JPU sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.
Kasus yang menimpa selebritas penuh kontroversi ini terus menyita perhatian publik.
Isu tentang kemungkinan bebas demi hukum pun mencuat, namun Kejaksaan menegaskan bahwa saat ini fokus masih pada kelengkapan berkas perkara.
Pihak Kejaksaan menyebut, status bebas demi hukum hanya bisa terjadi bila batas waktu penahanan habis sebelum berkas dinyatakan lengkap, namun saat ini proses masih berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.*
(tb/a008)
ACEH BESAR Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan BTJ09 yang membawa Kloter 09 jemaah haji asal Aceh mendarat mulus di Bandar
Nasional
PEMATANGSIANTAR Pdt. John Christian Saragih secara resmi dilantik sebagai Ephorus Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) untuk masa bak
Nasional
JAKARTA Istri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Agustina Hastarini, buka suara terkait beredarnya surat r
Nasional
JAKARTA Banyak orang mengira bahwa gaji besar adalah kunci utama kebahagiaan. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Meski penghasilan
Ekonomi
JAKARTA Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu (5/7) hingga Minggu (6/7) menyebabkan genangan air meluas di wilayah Jakarta Selatan
Peristiwa
TAPSEL Dugaan serius menimpa Kepala Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kepala desa yang menjabat, Mara
Nasional
SUMUT Dokter Aznan Lelo dikenal sebagai dokter yang tidak mematok biaya pengobatan bagi pasiennya. Di kliniknya yang berlokasi di Sumatera
Kesehatan
RIO DE JANEIRO Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, hadir untuk pertama kalinya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT BRICS) yang
Pemerintahan
BOGOR Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat melaporkan tiga korban meninggal dunia akibat bencana longsor dan banjir yang t
Peristiwa
YOGYAKARTA Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat 18 kasus leptospirosis sejak Januari hingga akhir Juni 2025, dengan 5 pasien dilaporkan
Kesehatan