JAKARTA -Drama rumah tangga pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memasuki babak baru. Setelah proses hukum panjang, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan hak asuh atas dua anak mereka, Kiano dan Kenzo, resmi jatuh ke tangan Baim Wong. Keputusan ini diumumkan pada 18 Juni 2025 melalui hasil putusan banding yang diajukan oleh pihak Baim.
Menyikapi keputusan tersebut, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, menegaskan bahwa Paula tidak diperbolehkan menemui kedua anaknya secara diam-diam, apalagi mendatangi sekolah tanpa izin dari Baim. Hal itu dinilai bisa mengganggu proses belajar anak dan menciptakan persoalan hukum baru.
"Ya enggak boleh dong ganggu anak ke sekolah. Dia datang ke sekolah itu kan mengganggu anak belajar. Bisa jadi masalah lagi nanti sama saya," ujar Fahmi Bachmid.
Baca Juga:
Putusan Banding Membatalkan Hak Asuh Bersama
Fahmi menjelaskan, putusan banding ini secara otomatis membatalkan putusan sebelumnya yang menetapkan hak asuh bersama antara Baim dan Paula.
Baca Juga:
"Pengadilan memutuskan hak asuh anak ada di tangan Baim Wong karena menganggap ibunya tidak layak mengasuh anak. Namun begitu, Baim harus memberikan akses bagi ibu kandung untuk bertemu anak," lanjut Fahmi.
Meskipun begitu, Paula tetap memiliki hak untuk bertemu dengan anak-anaknya. Namun, pertemuan tersebut harus melalui izin resmi dari Baim Wong selaku pemegang hak asuh penuh.
"Kalau dia datang bawa anak tengah malam akan kami usir. Dia bawa anak tanpa izin, nanti akan kami persoalkan. Karena dia bukan pemegang hak asuh. Dia boleh bertemu, tapi tidak untuk membawa anak-anak," tegas Fahmi.
Harapan untuk Komunikasi yang Baik
Fahmi berharap Paula Verhoeven bisa menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan mengedepankan komunikasi sehat dengan mantan suaminya demi kebaikan anak-anak mereka.
Keputusan ini pun menjadi perhatian publik, mengingat keduanya dikenal sebagai pasangan publik figur yang sempat menjadi panutan banyak keluarga muda Indonesia.*
(cm/j006)
MEDAN Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut), M Basir Hasibuan, mengungkapkan kekhawatirannya terhada
Nasional
MURATARA Insiden tragis mengguncang lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pada
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan bahwa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, tetap a
Hukum dan Kriminal
MEDAN Manajemen PSMS Medan terus melakukan langkah konkret menjelang persiapan musim kompetisi 20252026. Hari ini, mereka melakukan aud
Olahraga
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal demi menja
Politik
JAKARTA Suasana peresmian proyek energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi Indonesia, termasuk Papua Selatan, mendadak cair dan pen
Politik
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Bea dan Cukai, Karantina, Pol Airud, TNI, BAIS, Dinas Perdagangan, serta Kejaksaan berhasil menggag
Hukum dan Kriminal
MATARAM Keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani tak hanya mencerminkan sinergitas lintas sektor, namu
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat a
Komunitas
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi isu yang menyebut dirinya tengah mengalami s
Nasional