Pemko Medan Bantah Pembatalan Konser Honne, Kadis Pariwisata: Panitia yang Membatalkan Sendiri

MEDAN – Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Honne, yang dijadwalkan digelar di Hotel Santika, Medan pada Kamis, 31 Juli 2025.

Dalam keterangan resminya, Ody menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak terlibat dalam keputusan pembatalan konser tersebut, melainkan keputusan tersebut berasal dari pihak penyelenggara acara.

"Saya ingin klarifikasi, bahwa yang membatalkan konser ini adalah panitia penyelenggara, bukan Pemerintah Kota Medan. Secara lisan, pihak Hotel Santika sudah memberi pemberitahuan kepada kami mengenai pembatalan tersebut," ujar Ody, Minggu (27/7/2025).

Pembatalan konser Honne pertama kali diumumkan melalui Instagram @hellohonne, yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh pemerintah daerah.

Dalam pengumuman tersebut, Honne mengungkapkan rasa kecewa mereka atas pembatalan konser yang seharusnya menjadi pertunjukan spesial bagi penggemar di Medan.

"Kami benar-benar menantikan pertunjukan ini, namun sayangnya keputusan itu berada di luar tangan kami," tulis Honne.

Ody juga menjelaskan bahwa pembatalan konser tersebut terkait dengan surat yang dikirimkan oleh ormas Islam kepada Walikota Medan yang meminta agar acara tersebut ditinjau ulang.

Surat tersebut kemudian diteruskan kepada Dinas Pariwisata untuk ditindaklanjuti.

"Ormas Islam mengirimkan surat kepada Walikota Medan, yang kemudian diteruskan ke kami. Kami diminta untuk menerima surat tersebut dan mencari informasi lebih lanjut mengenai isu yang berkembang terkait konser ini," ungkap Ody.

Isu utama yang menjadi perdebatan adalah dugaan bahwa Honne mendukung kelompok LGBT, yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan agama.

Pihak Dinas Pariwisata Kota Medan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk mendalami isu tersebut.

"Kami tidak melarang konser, tapi kami harus tetap waspada terhadap informasi yang berkembang," tambahnya.

Meskipun terjadi pembatalan, Ody menegaskan bahwa Pemko Medan tetap mendukung penyelenggaraan acara dan konser berskala internasional di kota tersebut.

Namun, ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Medan berhak untuk memastikan bahwa acara yang digelar tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

"Kami tetap mendukung setiap acara internasional yang digelar di Medan. Namun, jika ada informasi yang berkembang dan perlu ditindaklanjuti, kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan nilai yang ada," ujar Ody.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, H. Hasan Matsum, sebelumnya juga menegaskan penolakan terhadap konser yang diduga memiliki hubungan dengan promosi LGBT.

Hasan menilai bahwa MUI berkewajiban untuk menjaga nilai-nilai agama dan sosial di masyarakat, termasuk menolak segala bentuk dukungan terhadap perilaku LGBT yang dianggap merusak moral.

"Kami tidak menentang konser atau hiburan, namun jika ada pesan yang disampaikan yang mendukung LGBT, kami akan menolaknya. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami untuk menjaga generasi muda dan nilai-nilai sosial," tegas Hasan.

MUI dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya telah mengimbau agar Pemerintah Kota Medan tidak memberikan izin untuk konser tersebut, mengingat isu yang berkembang terkait dengan pendukung LGBT.

Honne, yang terdiri dari James Hatcher dan Andy Clutterbuck, dalam pengumuman pembatalan konser menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tempat khusus di hati mereka.

Mereka berharap bisa kembali ke Indonesia di masa depan untuk menggelar konser di tempat lain.

"Indonesia memiliki tempat khusus di hati kami, dan kami berharap bisa kembali suatu hari nanti," ungkap Honne dalam postingan Instagram mereka.*

(vv/a008)