Kafe Takut Putar Lagu Lokal karena Royalti, Dasco Minta Aturan Tak Persulit

JAKARTA — Polemik mengenai kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruang-ruang publik, seperti kafe dan restoran, kini tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Menyikapi dinamika tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, agar tidak memberlakukan aturan yang menyulitkan para pelaku industri musik maupun pelaku usaha.

"Kami sudah meminta Kementerian Hukum yang juga membawahi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Saat ini, DPR tengah menggodok revisi Undang-Undang Hak Cipta, yang diharapkan dapat menjadi jawaban terhadap kompleksitas persoalan royalti musik yang kini memunculkan kekhawatiran di kalangan pemilik usaha.

Fenomena kekhawatiran pemilik kafe dan restoran dalam memutar lagu Indonesia kian marak.

Sejumlah pelaku usaha bahkan memilih untuk menghentikan pemutaran lagu-lagu karya anak negeri dan beralih ke musik instrumental atau lagu luar negeri guna menghindari kewajiban membayar royalti.

Situasi ini memuncak setelah kasus Mie Gacoan Bali mencuat ke publik.

Pemegang lisensi waralaba, I Gusti Ayu Sasih Ira, dilaporkan LMK SELMI dan kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta karena memutar musik tanpa izin sejak tahun 2022.

Menanggapi kegelisahan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

"Kami berharap lagu-lagu Indonesia semakin semarak. Tinggal bagaimana caranya agar persoalan ini tidak menimbulkan ketakutan. Ini lintas kementerian, maka harus duduk bersama," ujar Fadli di Depok, Minggu (3/8).

Ia menekankan pentingnya menciptakan win-win solution yang menghormati hak cipta para musisi tanpa memberatkan pelaku usaha yang turut berkontribusi menyebarluaskan karya-karya tersebut ke publik.

"Jangan sampai orang takut menyetel lagu Indonesia hanya karena bingung atau khawatir soal royalti," tegas Fadli.

Dengan perhatian dari DPR dan pemerintah, revisi UU Hak Cipta diharapkan menjadi momentum untuk menyempurnakan tata kelola perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, termasuk sistem manajemen royalti yang lebih transparan, akuntabel, dan tidak memberatkan pihak mana pun.

Pemerintah pun mengajak semua elemen, termasuk LMK, pelaku industri musik, dan pemilik usaha, untuk berdialog dan bersama-sama memperkuat ekosistem kreatif nasional.*

(lp/a008)