JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana hari ini, Jumat (22/8). Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa pemanggilan Lisa berkaitan dengan kasus tersebut.
"Benar, terkait penyidikan perkara BJB," ujar Fitroh saat dikonfirmasi.
Baca Juga:
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Lisa akan dimintai keterangannya soal aliran dana nonbujeter dalam proyek pengadaan iklan BJB.
"Kalau kita melihat konstruksi dari perkara BJB ini terkait pengadaan iklan. Sebagian anggarannya digunakan untuk dana nonbujeter. KPK tengah mendalami untuk apa dan untuk siapa dana tersebut dialirkan," jelas Budi.
Baca Juga:
Melalui unggahan Instagram Story, Lisa Mariana mengonfirmasi bahwa dirinya memang menerima panggilan dari KPK. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak Lisa mengenai keterlibatannya.
Dugaan Korupsi Iklan BJB: Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu:
Yuddy Renaldi – Direktur Utama Bank BJB
Widi Hartoto – Pimpinan Divisi Corporate Secretary BJB
Ikin Asikin Dulmanan – Pemilik agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri
Suhendrik – Pemilik agensi BSC dan Wahana Semesta Bandung Ekspres
R. Sophan Jaya Kusuma – Pemilik agensi Cipta Karya Mandiri Bersama dan Cipta Karya Sukses Bersama
Kasus ini berkaitan dengan dugaan praktik curang dalam penempatan iklan BJB di berbagai media selama periode 2021–2023.
Dari total anggaran sebesar Rp 300 miliar, diduga hanya sekitar Rp 100 miliar yang benar-benar digunakan untuk penayangan iklan. Sisanya, sekitar Rp 200 miliar lebih, dialihkan secara fiktif dan disinyalir masuk ke dana nonbujeter.
KPK saat ini tengah menelusuri siapa penggagas utama dana nonbujeter tersebut dan apa saja peruntukannya. Termasuk kemungkinan adanya aliran dana ke pihak eksternal, seperti influencer, politisi, maupun pihak swasta lainnya.
Sebagai bagian dari pengusutan, KPK sebelumnya juga telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta kantor pusat Bank BJB. Ridwan Kamil menyatakan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan.
Meski lima tersangka sudah dicegah ke luar negeri, belum ada satu pun yang resmi ditahan.
Pasal yang Dikenakan
Kelima tersangka dijerat dengan:
Pasal 2 ayat (1) dan/atau
Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.*
(kp/j006)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
