JAKARTA –Sebanyak 15 mantan pegawai Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadapkan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dengan dakwaan kasus pungutan liar (pungli) yang diduga mencapai nilai miliaran rupiah. Kasus ini mengungkap skema pungli yang melibatkan berbagai tingkat pejabat dan staf di lingkungan Rutan KPK.
Dalam sidang perdana yang digelar Kamis, 1 Agustus 2024, jaksa KPK membacakan dakwaan terhadap para terdakwa yang terdiri dari mantan kepala dan petugas Rutan KPK. Mereka didakwa terlibat dalam pungli terhadap para tahanan yang mendekam di beberapa rutan yang dikelola oleh KPK. Berdasarkan dakwaan, total uang yang diterima oleh 15 terdakwa mencapai Rp 6.387.150.000.
Berikut adalah rincian terdakwa dan jumlah penerimaan uangnya:
Baca Juga:Deden Rochendi, selaku Plt Kepala Cabang Rutan KPK pada 2017-2018, menerima uang senilai Rp 399.500.000. Hengki, yang menjabat sebagai Koordinator Keamanan dan Ketertiban Rutan KPK dari tahun 2018 hingga Juni 2022 dan ASN Pemprov DKI Jakarta per 1 Agustus 2022, menerima uang sebesar Rp 692.800.000. Ristanta, selaku Plt Kepala Cabang Rutan KPK tahun 2020-2021 dan Plh Kepala Cabang Rutan KPK sampai Mei 2022, menerima Rp 137.000.000. Eri Angga Permana, petugas Rutan KPK, menerima Rp 100.300.000. Sopian Hadi, petugas Rutan KPK, menerima Rp 322.000.000. Achmad Fauzi, Kepala Cabang Rutan KPK periode Mei 2022 hingga 22 Februari 2024, menerima Rp 19.000.000. Agung Nugroho, Petugas Rutan KPK dan Koordinator Keamanan serta Ketertiban Rutan KPK tahun 2022-2023, menerima Rp 91.000.000. Ari Rahman Hakim, petugas Rutan KPK, menerima Rp 29.000.000. Muhammad Ridwan, staf bagian keamanan KPK, menerima Rp 29.000.000. Mahdi Aris, ASN di KPK bagian pengamanan, menerima Rp 29.000.000. Suharlan, staf bagian keamanan KPK, menerima Rp 103.700.000. Ricky Rachmawanto, staf bagian keamanan KPK, menerima Rp 116.950.000. Wardoyo, staf bagian keamanan KPK, menerima Rp 711.695.000. Muhammad Abduh, PNS, menerima Rp 94.500.000. Ramadhan Ubaidillah, PNS, menerima Rp 135.500.000.
Jaksa KPK menyebutkan bahwa semua terdakwa terlibat dalam rangkaian pungli yang dilakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pungli ini dilakukan terhadap tahanan-tahanan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur, Rutan Pomdam Jaya Guntur Cabang KPK, Rutan KPK C1, dan Rutan KPK cabang Merah Putih.
Uang pungli yang diterima oleh para terdakwa berasal dari berbagai tahanan yang meliputi Elvianto, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Azis Syamsudin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas’ud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi. Keseluruhan uang yang diterima dari mereka adalah sebesar Rp 6.387.150.000.
Baca Juga:
Sidang ini menjadi perhatian publik dan diharapkan akan menjadi momentum bagi penegakan hukum di lingkungan KPK serta mencegah terjadinya pungutan liar di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Para terdakwa dihadapkan pada kemungkinan hukuman berat jika terbukti bersalah atas dakwaan yang dikenakan.
Setelah sidang perdana, lima dari 15 terdakwa terlihat meninggalkan ruang sidang, sementara sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan penyampaian bukti oleh jaksa. Upaya penegakan hukum ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan transparansi di lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.
(N/014)
Ngawi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong para petani untuk memanfaatkan fasilitas kredit alat dan mesin pertanian (a
Pertanian Agribisnis
TOBA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Toba menunjukkan respon cepat dalam menangani kasus tindak pidana pelarian anak di bawa
Pemerintahan
MEDAN Tragedi jatuhnya pesawat Air India rute AhmedabadLondon menyisakan duka mendalam bagi dunia penerbangan. Dari 242 penumpang, hanya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akhirnya angkat bicara soal pro dan kontra seputar rumah subsidi
Pemerintahan
TERNATE Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untu
Nasional
SUMBAR Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Rabu malam (18/6/2025) sekitar pukul 2009 WIB, memuntahkan abu vulkan
Peristiwa
LANGKAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) bersama WALHI, BPSKL Wilayah II, Dirjen Gakk
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) tengah menggodok wacana penerapan su
Pemerintahan
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai menyalurkan langsung tunjangan guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) melalui Anggaran Pend
Pemerintahan
BALIGE Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba bersama Forkopimda, TNI, Polri, dan Angkatan Muda Sisingamangaraja XII (AMS XII) menggelar upaca
Seni dan Budaya
