BITVONLINE.COM -Meskipun dilarang secara tegas oleh undang-undang, praktik judi online terus merajalela di Indonesia. Fenomena ini semakin memprihatinkan dengan nilai transaksi yang mencapai angka fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya, dengan jutaan orang terjerat dalam aktivitas ilegal ini.
Undang-undang yang sudah ada seharusnya menjadi payung hukum yang cukup kuat untuk menindak para pelaku judi online. Namun, kenyataannya, penegakan hukum terhadap praktik ini masih terhambat dan belum efektif. Salah satu alasan utamanya adalah tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat yang memicu mereka untuk mencari cara instan untuk menghasilkan uang.
Selain itu, akses mudah yang diberikan oleh teknologi digital, terutama melalui ponsel dan perangkat lainnya, menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan praktik judi online. Bahkan, situs-situs judi online mampu untuk berkamuflase dan terus muncul kembali setiap kali satu situs berhasil ditutup.
Baca Juga:
Upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga menghadapi tantangan besar. Meskipun telah melakukan pemutusan akses terhadap jutaan konten judi online dan mengajukan penutupan akun e-wallet serta pemblokiran rekening bank terkait, namun tantangan tersebut terus berlanjut.
Tanpa menyelesaikan akar permasalahan, upaya pemberantasan judi online akan terus menjadi siklus yang tidak berujung. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang lebih serius dan menyeluruh dari pemerintah untuk menyatakan perang terhadap praktik ini.
Baca Juga:
Pembentukan gugus tugas pemberantasan judi online merupakan langkah yang perlu segera dijalankan. Gugus tugas ini harus memiliki tugas yang tidak hanya terfokus pada aspek teknologi, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi yang menjadi akar dari permasalahan ini.
Namun, lebih dari itu, gugus tugas tersebut tidak boleh hanya bersifat sementara dan sekadar mengejar popularitas sementara. Mereka harus memiliki komitmen untuk menghilangkan praktik judi online hingga ke akarnya. Hanya dengan langkah-langkah yang tegas dan berkelanjutan, praktik judi online bisa diatasi secara efektif dan berkelanjutan.
(N/014)
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi