JAKARTA -Sidang kasus dugaan korupsi eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan memasuki babak baru ketika mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), turut menjadi saksi meringankan. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menghadirkan perdebatan serius terkait duduknya Karen Agustiawan di kursi terdakwa atas kasus korupsi terkait pembelian Liquefied Natural Gas (LNG) yang diduga merugikan negara hingga Rp 1,7 triliun.
Dalam kesaksiannya, JK menyampaikan keheranannya atas penunjukan Karen Agustiawan sebagai terdakwa. “Sebabnya terdakwa duduk di sini kenapa? Apa persoalannya? Tahu saksi?” tanya hakim, mencari klarifikasi. JK dengan mantap menjawab, “Oh saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya.”
Mengingat pentingnya peran Pertamina dalam menyediakan energi gas bumi bagi masyarakat, JK menekankan bahwa dalam bisnis tidak selalu ada jaminan untung. “Hanya ruginya 2 tahun, kan, kenapa mestinya 2 tahun, didakwakan? Harus jangka panjang ini,” tegas JK, merujuk pada keputusan bisnis yang diambil Karen Agustiawan.
Baca Juga:
Pembelian LNG yang menjadi fokus kasus ini, menurut JK, adalah instruksi yang tertuang dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006, dan teknisnya merupakan kewenangan Pertamina. “Jadi, ini adalah suatu keputusan bersama, kemudian tentang teknisnya sekali lagi apakah beli di mana itu tidak diatur oleh instansi lain. Hanya oleh Pertamina sebagai lembaga atau organisasi bisnis yang berhak untuk itu,” paparnya di persidangan.
Selain itu, JK juga menyentuh prinsip ketahanan energi nasional, yang diyakini akan meningkatkan daya tarik investasi asing dan menjaga kemandirian energi negara. Namun, dalam kasus ini, Karen Agustiawan didakwa melakukan korupsi bersama dua rekannya dengan kerugian mencapai triliunan rupiah.
Baca Juga:
Sidang berlangsung serius, namun kehadiran JK sebagai saksi meringankan memberikan dimensi baru dalam memahami kontroversi di balik kasus ini. Pertanyaan mengenai integritas dan kebijakan bisnis menjadi sorotan utama, sementara keterlibatan mantan Wakil Presiden menambah kompleksitas debat hukum.
(N/014)
JAKARTA Pemerintah Indonesia dan Malaysia resmi menyepakati kerja sama pengelolaan bersama (joint development) Blok Ambalat, wilayah perai
Ekonomi
BINJAI Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Binjai berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok jasa pengurusan kerja ke luar negeri.
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Nama PT Dalihan Natolu Grup (DNG) mendadak mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel kantor pusat perusah
Berita
JAKARTA Musisi legendaris Iwan Fals dipastikan akan memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke79 Bhayangkara yang digelar di kawasan M
Entertainment
JAKARTA Lurah Malaka Sari, Eric Dasya Refanda, resmi dibebastugaskan sementara dari jabatannya oleh Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, bunt
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan studi olahraga internasional, CIES Football Observatory, baru saja merilis daftar 10 bek termahal di dunia tahun 2025, dengan
Olahraga
JAKARTA Menyikat gigi secara rutin memang penting untuk menjaga kebersihan mulut dan mencegah bau napas tak sedap. Namun, tak sedikit oran
Kesehatan
SULUT Gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Laut Sulawesi, dekat Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada Sabtu (28/6
Peristiwa
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah memberlakukan pungutan pajak kepada pela
Politik
YERUSALEM Upaya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menunda kehadiran dalam sidang kasus korupsinya kembali ditolak Pengadila
Internasional