
Prasetyo Edi Bantah Beathor Suryadi Terlibat di Tim Jokowi-Ahok 2012: Pernyataannya Hanya “Katanya”
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali me
Politik
AGAM – Kasus yang menghebohkan warganet baru-baru ini kini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Video viral yang menggambarkan penggerebekan lima orang yang disebut “janda” yang menyekap seorang pria berondong di bawah umur telah memicu gelombang perbincangan di media sosial.
Video tersebut, yang beredar luas di platform-platform media sosial, menunjukkan momen penggerebekan yang dilakukan oleh sejumlah warga di Sikabu, Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Dalam video tersebut, lima orang perempuan yang disebut sebagai “janda” dituduh menyekap seorang pria muda.
Salah satu akun media sosial yang mengunggah video tersebut, @paitakajuik, mendapat tanggapan besar dari warganet dengan hampir 700 tanggapan dan dibagikan sebanyak 169 kali di Instagram. Dalam keterangan yang disertakan, disebutkan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas kekhawatiran akan keamanan warga setempat.
Baca Juga:
Namun, ketika kasus ini semakin memanas, pihak berwenang setempat buka suara. Kabid Tibum-Tranmas Satpol PP Agam, Yul Amar, menegaskan bahwa informasi yang beredar dalam video tersebut tidak sepenuhnya benar.
Menurut Yul Amar, dari lima orang yang disebut sebagai “janda” dalam video tersebut, masih ada yang berusia di bawah umur. Dari keterangan yang diberikan, diketahui bahwa beberapa di antaranya masih berusia remaja, seperti R (16 tahun), C (16 tahun), dan AN (16 tahun). Sementara itu, dua perempuan lainnya masih dalam kategori remaja, yaitu R (19 tahun) dan M (29 tahun).
Baca Juga:
Lebih lanjut, Yul Amar membantah bahwa pria yang disekap dalam video tersebut masih di bawah umur. Menurutnya, pria berinisial ES tersebut telah berusia 28 tahun.
Meskipun begitu, status lima perempuan dan satu pria yang terlibat dalam insiden tersebut masih belum jelas. Pihak berwenang setempat mengaku belum dapat memastikan tindakan selanjutnya pasca-pengamanan, mengingat adanya permintaan dari masyarakat dan perangkat nagari agar kasus ini ditindaklanjuti dengan tegas demi memberikan efek jera.
Masyarakat setempat pun diharapkan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan kasus ini melalui peraturan nagari. Namun, hingga saat ini, belum ada respons yang diterima dari perangkat nagari terkait penyelesaian kasus ini.
Kasus ini terus menjadi sorotan dan masih menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Di tengah gelombang perbincangan yang tak kunjung reda, harapan untuk penyelesaian yang adil dan transparan semakin membesar.
(N/014)
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali me
PolitikNORWEGIA Keluarga Kerajaan Norwegia diguncang kabar mengejutkan. Marius Borg Hiby (28), putra sulung dari Putri Mahkota MetteMarit, r
InternasionalJAKARTA Polri siap mengamankan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke79 Bhayangkara yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas)
NasionalJAKARTA Bursa saham Amerika Serikat kembali mencetak sejarah baru.Pada penutupan perdagangan Jumat (27/6/2025) waktu setempat, dua indek
EkonomiJAKARTA Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa dirinya pernah meminta bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dalam m
NasionalDELI SERDANG Maskapai penerbangan berbiaya hemat AirAsia resmi membuka rute internasional baru yang menghubungkan Phuket, Thailand dan M
PariwisataJAKARTA Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik. I
EkonomiJAKARTA Ajang bergengsi Indonesia Property & Bank Award (IPBA) keXIX Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Menteri Perumahan dan Kawa
EkonomiMEDAN Pemerintah Kota Medan terus mengintensifkan upaya penanganan banjir dan persoalan drainase di wilayah Medan Utara. Wali Kota Medan
PemerintahanPADANG Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Prof. Budi Santoso, mengingatkan bahwa penambahan jumlah d
Kesehatan