Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat dan menyeret nama sejumlah kader PDIP.
Prasetyo secara khusus menanggapi pernyataan sesama kader PDIP, Beathor Suryadi, yang menyinggung dugaan penggunaan ijazah palsu saat pendaftaran Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012.
Menurut Prasetyo, Beathor sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari tim resmi pemenangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2012.
"Seingat dan sepengetahuan saya, tidak ada nama Bung Beathor Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi-Ahok yang kala itu diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra ke KPUD DKI," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6).
Sebagai Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ahok saat itu, Prasetyo menyebut tim resmi hanya terdiri atas kader-kader dari PDIP dan Gerindra.
Ia menegaskan bahwa segala proses administratif hingga pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan secara formal oleh koalisi.
"Yang mengurus pendaftaran waktu itu antara lain Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim, M. Syarif dari Gerindra, dan Isnaini dari Solo," katanya.
Prasetyo pun mempertanyakan motif politik di balik pernyataan Beathor yang kini ramai dibicarakan publik.
Ia menilai, informasi yang dilontarkan Beathor tidak berdasarkan pengalaman pribadi, melainkan hanya sebatas informasi yang tidak jelas sumbernya.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL