Kritik terhadap Pemerintah Penting, Gerindra: Yang Bermasalah Adalah Niat untuk Menghancurkan
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
MEDAN – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap sejumlah fakta baru.
Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (22/6/2026), dua saksi menyebut adanya keterlibatan sejumlah pejabat daerah, termasuk nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat Faisal Hasrimy.
Sidang yang digelar di Ruang Cakra Utama tersebut menghadirkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Langkat, Siska Syahputra, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Smartboard, M. Nuh.Baca Juga:
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Yusafrihardi Girsang, Siska mengaku pernah mendengar adanya arahan terkait percepatan proyek pengadaan Smartboard.
"Kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pak M Iskandarsyah, ada perintah dari pak (Pj) Bupati Faisal Hasrimy agar Pengadaan Smartboard segera dilaksanakan Yang Mulia," kata Siska di persidangan.
Perkara ini menjerat tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.
Selain mengungkap soal arahan percepatan proyek, Siska juga membenarkan dirinya tidak melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dalam proses pencairan dana pengadaan Smartboard.
Dalam persidangan, Siska juga mengakui pernah menemui terdakwa Saiful Abdi di Rumah Tahanan Kelas I Medan saat yang bersangkutan sedang menjalani penahanan dalam perkara lain.
Pertemuan itu berkaitan dengan kebutuhan tanda tangan dokumen pencairan dana proyek.
Ketika dicecar majelis hakim, Siska mengakui adanya tekanan dari sejumlah pihak agar tanggung jawab perkara dibebankan kepada Saiful Abdi.
"Buang aja semua seolah-olah kesalahan Saiful Abdi. Dia (Saiful Abdi) kan sudah dipenjara. Gak bisa lagi dia untuk melakukan apa pun. Buang aja ke dia kalau ditanya-tanya sama penyidik kejaksaan. Bukankah begitu disampaikan ke saya waktu kalian ke rutan?" ujar Saiful Abdi kepada saksi.
"Iya pak, ada kami bilang begitu," jawab Siska.
JAKARTA Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam ke
NASIONAL
ACEH Upaya rehabilitasi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunj
PERTANIAN AGRIBISNIS
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menerima kunjungan silaturahmi jajaran Program Keluarg
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pendapat akhir fraksifraksi
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Smartboard senilai Rp29,5 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat mengungkap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., meminta aparat penegak huku
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Tiga tersangka yang sempat masuk daftar pencarian dalam kasus penganiayaan yang menewaskan seorang pria di kawasan Taman
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi petarung Mixed Martial Arts (MMA) asal Sumatera Utara, Jeka Saragih, yang turun langsung memperbaiki jalan provinsi di dekat
NASIONAL
BANDA ACEH Bhayangkara Fest 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80 terus menghadirkan berbagai kegiatan mena
NASIONAL
PURWOKERTO Jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama mahasiswa menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergiz
PERISTIWA