Sidang Korupsi Smartboard Langkat: Saksi Sebut Ada Arahan Percepatan Pengadaan dari Pj Bupati Faisal Hasrimy

Sementara itu, saksi M. Nuh menerangkan bahwa terdakwa Supriadi memiliki peran aktif dalam proses pengadaan Smartboard.

Menurutnya, Supriadi memerintahkan pembentukan grup WhatsApp yang berisi kepala sekolah penerima Smartboard.

Ia juga mengungkap adanya permintaan agar proposal pengadaan dibuat dengan tanggal mundur.

"Perintahnya di tanggal 22 Oktober 2024 disuruh pak Supriadi buat proposal tanggal mundur ke Agustus 2024 Yang Mulia," kata M. Nuh.

Saksi juga menceritakan dirinya pernah dipanggil ke Kantor Bupati Langkat untuk membawa proposal pengadaan yang berasal dari sejumlah kepala sekolah.

"Pak Nuh segera bawa surat pesanan (proposal para kepsek) ke Kantor Bupati. Kami ketemu di ruangan pak Pj. Di sana ada pegawai agar disegerakan. Saya datang sudah hampir selesai rapat. Dindingnya kaca semua. Ada pak Sekda Amril, pak Sekdis Robert Hendra Ginting, pak Iskandarsyah Kepala BPKAD, pak Kadis Saiful Abdi dan pak Kabid SD Fajar," ujarnya.

Menurut M. Nuh, dalam rapat tersebut dibahas pengalihan Smartboard yang telah diterima sejumlah sekolah swasta ke sekolah-sekolah unggulan.

Majelis hakim beberapa kali mengingatkan saksi agar memberikan keterangan berdasarkan fakta yang diketahui secara langsung dan bukan berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan Dinas Pendidikan.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan Smartboard tahun anggaran 2024 senilai Rp29,5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dugaan korupsi tersebut mengacu pada hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan yang menemukan indikasi penyimpangan serta dugaan markup dalam proyek pengadaan perangkat pembelajaran digital tersebut.

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan pendalaman peran masing-masing terdakwa dalam proyek yang menjadi sorotan publik di Kabupaten Langkat tersebut.* (ad)

Rektor Unsoed dan Mahasiswa Satu Suara! Tolak MBG dan Koperasi Merah Putih

Heboh Anggaran Benih Jagung Rp12 Miliar, Pemprov Sumut: Salah Input

DPRA Setujui Tiga Rancangan Qanun Aceh, Bahas Syariat Islam hingga Penyelamatan Generasi

Bos Blueray Cargo Group Dituntut 3 Tahun Penjara dalam Kasus Suap Rp63 Miliar ke Pejabat Bea Cukai, Jaksa: Sopan di Persidangan Jadi Pertimbangan

Nikmati Hasil Korupsi Kasus DJKA, Pejabat BTP Medan Divonis 7,5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Rp13 Miliar

Heboh di Langkat, Surat Keterangan Lahir Diduga Terbit Tanpa Sepengetahuan Puskesmas dan Dokter