Prasetyo Edi Bantah Beathor Suryadi Terlibat di Tim Jokowi-Ahok 2012: Pernyataannya Hanya “Katanya”

JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, angkat bicara terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang kembali mencuat dan menyeret nama sejumlah kader PDIP.

Prasetyo secara khusus menanggapi pernyataan sesama kader PDIP, Beathor Suryadi, yang menyinggung dugaan penggunaan ijazah palsu saat pendaftaran Jokowi di Pilgub DKI Jakarta 2012.

Menurut Prasetyo, Beathor sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari tim resmi pemenangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2012.

"Seingat dan sepengetahuan saya, tidak ada nama Bung Beathor Suryadi masuk di dalam tim pemenangan Jokowi-Ahok yang kala itu diajukan secara resmi oleh PDI Perjuangan dan Gerindra ke KPUD DKI," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6).

Sebagai Bendahara Tim Pemenangan Jokowi-Ahok saat itu, Prasetyo menyebut tim resmi hanya terdiri atas kader-kader dari PDIP dan Gerindra.

Ia menegaskan bahwa segala proses administratif hingga pendaftaran pasangan calon dilakukan oleh orang-orang yang ditugaskan secara formal oleh koalisi.

"Yang mengurus pendaftaran waktu itu antara lain Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim, M. Syarif dari Gerindra, dan Isnaini dari Solo," katanya.

Prasetyo pun mempertanyakan motif politik di balik pernyataan Beathor yang kini ramai dibicarakan publik.

Ia menilai, informasi yang dilontarkan Beathor tidak berdasarkan pengalaman pribadi, melainkan hanya sebatas informasi yang tidak jelas sumbernya.

"Apa dasar Bung Beathor melontarkan sejumlah pernyataan? Dia sendiri sejak awal hingga akhir tidak pernah terlibat langsung dalam tim. Yang disampaikan itu hanya 'katanya' dan 'katanya'. Lalu katanya siapa?" sindir Prasetyo.

Prasetyo mengingatkan agar semua pihak lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan figur kepala negara.

Menurutnya, klaim yang tak berdasar justru merusak citra partai dan memperkeruh suasana politik nasional.*

(cn/a008)