Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNG BALAI -Sebuah upaya penyelundupan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal digagalkan oleh Polres Tanjungbalai. Dalam sebuah operasi yang dipimpin oleh Kapolres Tanjungbalai AKBP Yon Edi Winara, kepolisian berhasil mengamankan seorang agen bernama M Yunus alias Y pada Senin (13/5/2024) lalu. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Jalan M Abbas Ujung, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.
Dari informasi tersebut, petugas turun ke lapangan dan menemukan adanya aktivitas terkait perdagangan orang di rumah Sahat Siagian. Di sana, petugas menemukan tiga calon PMI yang sudah berada di Tanjungbalai sejak Rabu, 24 April 2024, dengan inisial H, ASL, dan F. Mereka tengah mengurus paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dengan biaya masing-masing Rp2,5 juta.
Ketiganya diperkenalkan kepada agen PMI, M Yunus alias Y, yang kemudian membawa mereka bertemu dengan pihak lain di rumah Irah Siagian. Namun, janji-janji untuk berangkat ke Malaysia dan bekerja di pabrik sarung tangan tidak kunjung terwujud. Mereka tetap terkatung-katung di Tanjungbalai, hingga akhirnya ditangkap oleh polisi.
Dalam penanganan kasus ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk tiga paspor calon PMI, paspor tersangka M Yunus, dan uang tunai sebesar Rp5,2 juta. Atas perbuatannya, tersangka M Yunus dijerat dengan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan pekerja Indonesia dan larangan memperkerjakan PMI secara ilegal.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya keras pemerintah dalam memerangi perdagangan orang dan penyelundupan PMI illegal. Kapolres Tanjungbalai, AKBP Yon Edi Winara, menegaskan komitmen kepolisian untuk menjaga keamanan dan melindungi warga negara Indonesia dari berbagai bentuk tindak kejahatan transnasional.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya kesadaran akan bahaya perdagangan orang dan upaya-upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Dengan tindakan tegas seperti yang dilakukan oleh Polres Tanjungbalai, diharapkan perdagangan orang dapat diatasi secara efektif dan korban-korban dapat dilindungi dengan lebih baik.
Kita tunggu hasil selanjutnya dari proses hukum terhadap tersangka dan upaya-upaya pencegahan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Tetap pantau informasi terbaru hanya di sini.
(N/014)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan gugatan perdata yang diajukan Hj. Kana, warga Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap SKK Migas dan Pert
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan perhatian khusus kepada dua bersaudara yatim piatu, Rafa
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Ga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma&039ruf Cahyono, sebagai tersangka k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dal
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengapresiasi bantuan keuangan antardae
NASIONAL
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN