JAKARTA -Sebuah skandal besar telah mengguncang lembaga penegak hukum di Indonesia dengan terungkapnya praktik pungutan liar (pungli) yang terjadi di dalam Rutan KPK sendiri. Kasus ini mengungkapkan kebusukan yang merajalela di balik tembok lembaga yang seharusnya menjadi simbol integritas dan keadilan.
Menurut penjelasan dari Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, kasus pungli ini ternyata memiliki awal mula yang meruncing pada sebuah pertemuan rahasia di salah satu kafe di wilayah Tebet, Jakarta Selatan, sekitar tahun 2019. Pertemuan tersebut melibatkan beberapa tokoh kunci di dalam Rutan KPK, termasuk Plt Kepala Cabang Rutan dan beberapa petugas lainnya. Tujuannya? Menunjuk dan memerintahkan seseorang sebagai ‘lurah’, meskipun struktur ini bukanlah bagian dari hierarki resmi.
Tugas ‘lurah’ tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Asep Guntur, bukanlah hal yang biasa. Mereka bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan uang dari para tahanan kepada koordinator tahanan, yang dikenal dengan sebutan ‘korting’. Praktik ini dilakukan melalui pergantian personel lurah, yang terjadi pada tahun 2020, dimana tugas tersebut diemban oleh beberapa individu yang berganti-ganti.
Baca Juga:
Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah adanya modus beragam yang digunakan oleh para pelaku pungli ini. Mulai dari memberikan fasilitas eksklusif seperti percepatan masa isolasi hingga memberikan bocoran informasi mengenai inspeksi mendadak (sidak) kepada para tahanan.
Penunjukan ‘korting’ sendiri, menurut Asep Guntur, merupakan inisiatif dari salah satu tersangka, Hengki, dan dilanjutkan oleh Achmad Fauzi (AF) saat menjabat sebagai Karutan Definitif pada tahun 2022.
Baca Juga:
Kasus ini telah menyeret 15 tersangka dari para pegawai dan mantan pegawai Rutan KPK, semuanya telah ditahan sebagai langkah awal penegakan hukum. Namun, jauh sebelum penahanan tersebut, telah terjadi proses etik terhadap 93 pegawai yang terlibat, dimana 78 diantaranya diberikan sanksi berat berupa permintaan maaf.
Praktik pungli ini bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menggoyahkan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kasus ini menjadi sebuah cambuk keras bagi sistem hukum Indonesia untuk melakukan reformasi mendalam, tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga dalam menjaga integritas dan moralitas di dalam institusi-institusi penting negara.
Penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah kunci dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi pelindung keadilan dan kebenaran.
(K/09)
KARO Terletak di jantung Kabupaten Karo, Gunung Sibayak menjelma menjadi destinasi wisata alam unggulan yang memadukan keindahan lanskap pe
Pariwisata
MEDAN Pelaku penembakan yang menewaskan dua remaja di kawasan Belawan akhirnya menyerahkan diri. IR alias Ipan Jengkol (34), pelaku utama d
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair) Korpolairud Baharkam Polri berhasil mengungkap kasus penggelapan barang kapal
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang bersedia menjadi utusan P
Politik
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menanggapi santai laporan polisi yang dilayangkan relawan Presiden Joko Wido
Politik
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan signifikan pada Sabtu (26/4). Berdasarkan data dari laman resm
Ekonomi
JAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memberikan pembelaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang be
Politik
BITVONLINE.COM Pernah merasa pusing, lemas, atau bahkan tidak bersemangat setelah bangun siang? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar perasa
Kesehatan
BITVONLINE.COM Selama ini, daging ayam dikenal sebagai sumber protein rendah lemak yang kerap menjadi pilihan sehat dibandingkan daging mer
Kesehatan
JAKARTA Pesinetron sekaligus mantan anggota DPR RI periode 20142019, Krisna Mukti, kembali buka suara soal kegagalannya mencalonkan diri s
Entertainment
