
Polres Sibolga Sambangi Buruh Bongkar Muat dan Salurkan Bansos di Momen Hari Bhayangkara ke-79
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menunjukkan kepedulian sosial den
Nasional
JAKARTA -Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam pemilu. Mereka menyurati KPU RI dengan permohonan informasi terkait proses pengadaan, dokumen anggaran, dan daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap.
Pengampu Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha, mengungkapkan bahwa permohonan informasi tersebut diajukan untuk memeriksa apakah proses Sirekap sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Terutama dalam konteks dugaan kecurangan pemilu yang masif, ICW dan KontraS ingin memastikan bahwa Sirekap tidak menjadi pintu masuk untuk kecurangan.
Egi menyoroti pentingnya transparansi terkait anggaran Sirekap, menyatakan bahwa KPU harus terbuka dan tidak menutup-nutupi informasi terkait penggunaan anggaran. Dia juga menekankan bahwa publik sudah menduga adanya kecurangan terkait Sirekap, dan KPU harus bertanggung jawab dengan memberikan informasi yang jelas.
Baca Juga:
Rozy Brilian, Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, menambahkan bahwa selain masalah teknis Sirekap, mereka juga memperhatikan masalah kemanusiaan terkait data anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Rozy menegaskan bahwa KPU harus bertanggung jawab dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Rozy menekankan bahwa hak asasi dalam pelaksanaan Pemilu merupakan hal penting, dan KPU harus melakukan perbaikan signifikan terkait persoalan kesehatan dan keselamatan petugas KPPS. Dengan mengingat tragedi tahun 2019 di mana lebih dari 800 petugas KPPS meninggal karena kelelahan, KontraS menuntut perbaikan yang nyata dari KPU.
Baca Juga:
Permintaan informasi dari ICW dan KontraS menunjukkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik.
(K/09)
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kepolisian Resor (Polres) Sibolga menunjukkan kepedulian sosial den
NasionalPADANGSIMPUAN Persoalan penanganan sampah di Kota Padangsidimpuan kembali menjadi sorotan publik. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Ha
PemerintahanTEHERAN Iran kembali mencuri perhatian dunia dengan gebrakan terbarunya di sektor pertahanan. Negeri para mullah itu meluncurkan kendara
InternasionalMEDAN Dugaan korupsi kembali mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Proyek revitalisasi Komplek Stadion Kebun Bunga yang b
PemerintahanMEDAN Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sumatera Utara berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke Tanah Air dari Iran menyusul situasi k
NasionalJAKARTA Nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (25/6/2025). Rupiah tercatat naik 89
EkonomiJAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tent
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia terus mendorong pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian
Hukum dan KriminalJAKARTA Timnas Wanita Indonesia akan memulai perjuangannya di ajang Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang akan digelar pada akhir Juni
OlahragaJAKARTA Di tengah gelombang adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat, sekadar mengetahui cara menggunakan ChatGPT atau a
Sains & Teknologi