BPA Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Optimalisasi Lelang Aset Negara dengan Target Rp100 Miliar Lebih
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
JAKARTA -Ketegangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memanas dengan proses hukum yang melibatkan Ketua MK, Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hari ini, Rabu (21/2), menjadi momen penting karena Ketua MK dijadwalkan untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan Anwar Usman terkait jabatan Ketua MK. Namun, dalam pengaturan yang tidak biasa, Suhartoyo tidak akan hadir secara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, melainkan melalui kuasa hukumnya.
Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa Suhartoyo tidak akan datang langsung karena telah memberikan kuasa kepada pengacaranya. Ini merupakan langkah yang tidak lazim dalam proses hukum di lingkungan MK. Jawaban dari pihak Suhartoyo dijadwalkan akan disampaikan melalui kuasa hukumnya.
Juru Bicara MK, Fajar Laksono, memastikan bahwa dokumen jawaban dari pihak Suhartoyo akan diunggah ke SIPP PTUN Jakarta dalam sidang yang dilakukan secara online. Ini menunjukkan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan pengadilan yang sedang berlaku.
Gugatan yang diajukan Anwar Usman ke PTUN Jakarta pada November 2023 memiliki latar belakang yang kompleks. Anwar meminta pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK untuk dibatalkan dan menginginkan kembali menduduki jabatan tersebut. Dia memohon kepada PTUN untuk menunda pelaksanaan keputusan MK terkait pengangkatan Suhartoyo hingga proses hukum selesai dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menyoroti dinamika internal Mahkamah Konstitusi dan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam institusi peradilan.
(K/09)
JAKARTA Badan Pemulihan Aset (BPA) resmi meluncurkan BPA Fair 2026 sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pemulihan aset negar
EKONOMI
MEDAN Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Saiful Bahri alias Pon (47), kurir narkotika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Rancangan UndangUndan
POLITIK
BATU BARA Wacana pemekaran wilayah yang mengusung pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini
POLITIK
JAKARTA Pemerintah terus mendorong penguatan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi bauran energi, termasuk opsi pengembangan P
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi survival mode ekonomi di tengah
EKONOMI
MEDAN Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar be
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai kebutuhan hingga 19.000 e
EKONOMI
JAKARTA Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keberatan atas perce
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengingatkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2026 diper
PEMERINTAHAN