KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Gunakan Anggaran Dinas untuk Kepentingan Pribadi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah memeriksa Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor, terkait dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Sidoarjo, dengan tersangka SW. Pemeriksaan ini dilakukan secara serius di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (16/2/2024).
Ahmad Muhdlor memenuhi panggilan KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dengan ketegasan, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi yang merajalela.
Selain Ahmad Muhdlor, Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, juga turut dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, dan Ari Suryono telah hadir memenuhi panggilan KPK.
Sejak pagi hari, Ahmad Muhdlor sudah berada di ruang tunggu KPK, mengenakan jaket dan peci berwarna hitam, serta masker berwarna putih. Ketegasan dan keterbukaan dari KPK dalam mengungkap kasus ini menjadi sorotan utama dalam upaya memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan.
Selain pemeriksaan terhadap Ahmad Muhdlor dan Ari Suryono, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Mereka antara lain Surendro Nurbawono (ASN Pemda Sidoarjo), Imam Purwanto alias Irwan (Direktur CV Asmara Karya), dan Robbin Alan Nuhgoho (swasta). Mereka dijadwalkan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo untuk tersangka SW.
KPK terus berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi di segala tingkatan, termasuk di tingkat daerah. Kehadiran Ahmad Muhdlor dan pemeriksaan terhadap para saksi lainnya menjadi bukti nyata dari upaya keras KPK dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.
(A/08)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan anggaran dinas untuk kepentingan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran adik Bupati Tulungagung, Jatmiko Dwijo Saputro, dalam kasus dugaan pemerasan y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) di Islamabad, Pakistan, kembali menemui jalan buntu. Iran menuding AS sengaja men
INTERNASIONAL
MEDAN Harga plastik di Kota Medan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah menyebut kenaikan ini dipicu gangguan impor
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) hari ini tidak mengalami perubahan. Setelah sempat naik tipis, harga emas kini stagna
EKONOMI
JAAKRTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menargetkan pengumpulan uang hingga Rp5 miliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 3,6 mengguncang Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu (12/4/2026) pagi. Gempa terja
PERISTIWA
JAKARTA Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Presiden AS JD Vance me
INTERNASIONAL
TULUNGAGUNG Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo tengah menjadi sorotan publik. Bukan karena prestasi, melainkan karena terjaring Operasi T
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan diperpanjang selama satu hari. Pembicaraan kedua negara dijadwalkan kembali
INTERNASIONAL