Jakarta – Pemagaran laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang menuai kontroversi. Pemasangan pagar bambu yang menjorok ke laut ini dianggap mempersulit akses nelayan dan menimbulkan kesan kepemilikan pribadi atas wilayah yang seharusnya menjadi milik negara.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, memimpin langsung penyegelan pagar laut tersebut pada Kamis (9/1/2025). Pria yang akrab disapa Ipunk ini menyatakan bahwa pagar tersebut seperti memagari pulau, menciptakan batas yang seolah-olah memenjarakan nelayan setempat.
“Pagar ini memagari pulau dan menjorok ke laut. Saat dilihat langsung, pagar tersebut putus-putus dan sulit diakses nelayan. Seolah-olah laut ini menjadi milik segelintir orang, padahal laut adalah milik negara,” ujar Ipunk di lokasi penyegelan. Pemagaran laut ilegal ini menimbulkan keresahan di kalangan nelayan, terutama mereka yang tinggal di kampung nelayan sekitar wilayah tersebut. Ipunk menambahkan bahwa para nelayan sering kali mengalami kecelakaan saat melaut pada malam hari karena terbentur pagar bambu yang tidak terlihat jelas.
Baca Juga:
“Kami sempat berbincang dengan beberapa nelayan. Mereka mengeluhkan sulitnya akses keluar-masuk saat malam hari. Kapal kecil mereka, yang hanya berkapasitas 2 atau 3 GT, sering menabrak pagar. Hal ini sangat merugikan nelayan kecil yang menggantungkan hidup pada laut,” imbuhnya.
Penyegelan pagar laut yang membentang di enam kecamatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ipunk menjelaskan bahwa langkah tegas diambil karena pemasangan pagar tersebut tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Baca Juga:
“Kasus ini sudah viral, dan Presiden telah memerintahkan tindakan tegas. Pak Menteri langsung memberikan instruksi kepada saya untuk melakukan penyegelan. Negara tidak boleh kalah. Sekali lagi saya tegaskan, negara tidak boleh kalah,” tegas Ipunk.
Selain melanggar aturan perizinan, pagar laut tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan akses laut yang dijamin untuk semua warga negara. Penyegelan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menjaga kelestarian sumber daya laut serta melindungi hak-hak nelayan tradisional yang selama ini terabaikan.
(christie)
WHASINGTON Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah dokumen internal Departemen Luar Negeri AS mengungkap rencana
Internasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan bahwa pihaknya mempersilakan Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko
Politik
TAPTENG Aksi pencurian besi tower milik PT Telkom di Desa Simaninggir, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, berakhir tragis. Dua
Peristiwa
JAKARTA Pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise resmi menyandang status suamiistri usai melangsungkan akad nikah yang digelar s
Entertainment
LANGKAT Di tengah gelombang kesadaran kolektif masyarakat adat Nusantara terhadap hakhak atas tanah ulayat, sebuah langkah strategis dan p
Pemerintahan
Padangsidimpuan Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kot
Nasional
PADANGSIDEMPUANProyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidim
Nasional
JAKARTA Herlina, ibu dari Jorgiana Augustine, warga sipil yang ikut dalam aksi May Day pada 1 Mei 2025 dan kini ditetapkan sebagai tersangk
Nasional
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
