YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Partai Rakyat Jelata (Projo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi mencabut laporan polisi terhadap budayawan Butet Kartaredjasa pada hari ini. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua DPD Projo DIY, Aris Widihartanto, yang mengungkapkan bahwa pencabutan laporan tersebut dilakukan atas permintaan langsung dari Presiden Jokowi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Menurut Aris, pencabutan laporan tersebut juga didasari oleh perbaikan perilaku politik yang ditunjukkan oleh Butet Kartaredjasa setelah proses pelaporan ke Polda DIY. Pencabutan laporan ini merupakan langkah positif yang menunjukkan semangat untuk menjaga kedamaian dan memperkuat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.
Pelaporan terhadap Butet Kartaredjasa sendiri tercatat pada tanggal 30 Januari 2024 berdasarkan bukti laporan polisi No: LB/B/114/I/2024/SPKT/POLDA DIY atas dugaan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP.
Langkah pencabutan laporan ini merupakan bukti dari semangat untuk menciptakan dialog yang konstruktif dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga menunjukkan pentingnya resolusi damai dan penyelesaian masalah secara diplomatis dalam menanggapi perbedaan pendapat atau konflik yang muncul.
(A/08)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
Olahraga
JAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
Nasional
MALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
Pendidikan
PADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
Pemerintahan
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi
