TP PKK Padanglawas Tampil Memukau dengan Adat Tabagsel di Jambore Kader Sumut 2025
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
JAKARTA – Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Kementerian Pertanian (Kementan) masih menjadi sorotan utama, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusutnya hingga ke akar masalah. Dalam upaya penyelidikan dan penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK merencanakan pemanggilan kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, sebagai saksi besok.
Pemanggilan Arief pada Jumat pekan lalu harus ditunda karena alasan berhalangan hadir, dan dia meminta penundaan pemeriksaan. Namun, KPK tetap mempercepat proses penyelidikan dengan mengagendakan pemanggilan ulang untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam pengungkapan kasus ini.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif, Muhammad Hatta, serta Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif, Kasdi Subagyono, sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan ASN di Kementan, dengan jumlah uang yang disetorkan ASN kepada mereka mencapai USD 4.000-10.000 per bulan. Dugaan ini menimbulkan kerugian negara yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp 13,9 miliar.
Selain tuduhan pemerasan dan gratifikasi, SYL juga dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Dugaan tersebut muncul karena dugaan penggunaan uang setoran ASN Kementan untuk kepentingan pribadi, seperti pembayaran cicilan Alphard, perawatan wajah, hingga umrah. Hal ini menggambarkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang serius dan merugikan masyarakat serta negara secara luas.
Kasus ini menjadi bukti bahwa korupsi telah merajalela di berbagai lini pemerintahan, bahkan mencapai tingkat kementerian. Langkah KPK dalam mengungkap dan menindak para pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi negara, menunjukkan komitmen untuk membersihkan sistem pemerintahan dari praktik-praktik korupsi yang merusak. Dengan tindakan tegas dan transparan seperti ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan integritas sistem pemerintahan dapat dipulihkan.
(A/08)
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional