SIDOARJO – Kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Sidoarjo menjadi sorotan utama, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, sebagai salah satu pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Rencananya, panggilan tersebut akan dilakukan besok, menandai tahap baru dalam penyelidikan kasus yang menimbulkan kehebohan di Sidoarjo tersebut.
Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, mengungkapkan bahwa selain Bupati Sidoarjo, KPK juga akan memanggil sejumlah saksi lainnya, termasuk Kepala BPBD Sidoarjo, Ari Suryono. Hal ini menandakan bahwa KPK telah melakukan langkah serius untuk mengusut kasus tersebut dengan mendalami keterangan dari berbagai pihak terkait.
Hari ini, KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap enam saksi lainnya di Polda Jawa Timur, sebagai bagian dari proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Keenam saksi tersebut termasuk ASN Pemda Sidoarjo, seperti Sulistiyono, Setya Handaka, Syaiful Rohman, Ninik Sulastri, Heri Sumaeko, dan Asisten Pribadi Bupati/Tenaga Harian Lepas di bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Pemkab Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri.
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan terhadap tiga lokasi terkait kasus korupsi ini. Salah satunya adalah rumah dinas Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Penggeledahan tersebut dilakukan pada Selasa, tanggal 30 Januari, di mana tiga lokasi yang digeledah mencakup Pendopo Delta Wibawa atau rumah dinas Bupati Sidorajo, kantor BPPD, dan rumah kediaman pihak terkait lainnya.
Dalam penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, tim KPK berhasil menyita valuta asing (valas) atau mata uang asing, serta tiga unit mobil di lokasi tersebut. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi, serta pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kasus ini mencuat sebagai pengingat bahwa korupsi dapat merusak sistem pemerintahan yang sehat dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tegas dan transparan seperti ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga kasus serupa dapat dicegah di masa mendatang.
(A/08)
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional