Asahan– Beberapa bulan lalu publik digegerkan terkiat dugaan oknum jaksa dan polisi Kabupaten Batu Bara terlibat menerima upeti dari keluarga tersangka DYN dan MRR terkait kasus penangkapan narkoba.
Berjalannya kasus, Pengadilan Negeri Kisaran menggelar sidang putusan terhadap perkara kasus Narkotika yang sempat viral menyeret sejumlah nama oknum Kepolisian dan oknum Jaksa dipengadilan kisaran, selasa (3/10/2023).
Dalam persidangan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran memutuskan Terdakwa I An. Dede Yunanda Nasution dan Terdakwa II An. Muhammad Ricky Rinaldy terbukti secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.
Baca Juga:
“Dari tuntutan sebelumnya 8 tahun akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dede Yunanda Nasution selama 6 tahun dengan denda sebesar 1 Milyar subsider enam bulan penjara,” terangnya.
Baca Juga:
“Sedangkan terdakwa Muhammad Ricky Rinaldy Dari tuntutan sebelumnya 8 tahun akhirnya hakim menjatuhkan 4 tahun dengan denda 1 Milyar subsider 6 bulan penjara,” sebutnya.
Dalam putusan sidang tersebut Thomy Faisal S Pane , SH. MH selaku penasehat hukum terdakwa, keberatan dalam putusan sidang tersebut, Thomy akan melakukan banding terkait vonis yang dibacakan mulia majelis hakim.
Menurut keterangan kuasa hukum DYN dan MRR thomy Faisal, tidak sebanding dengan hukuman jaksa dan polisi nakal.
Dalam sistem hukum kita, pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting muncul seiring dengan kasus-kasus yang menghadapkan polisi dan jaksa yang divonis bersalah atas penyelewengan jabatan atau pemerasan.
Yang menjadi sorotan adalah hukuman yang tampaknya terlalu ringan: pencopotan atau skorsing sementara, yang diikuti oleh kembalinya mereka ke posisi mereka sebelumnya setelah beberapa waktu.
Semua ini mengundang pertanyaan kritis tentang sejauh mana keadilan benar-benar terpenuhi dalam kasus-kasus semacam ini.
Dalam banyak kasus, pengamat hukum dan masyarakat umum bertanya-tanya apakah hukuman-hukuman tersebut menciptakan insentif yang kuat untuk mencegah penyelewengan jabatan yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat di masa mendatang.
Apakah mereka cukup efektif dalam mencegah para pelaku kembali melakukan tindakan serupa?!
Keraguan terhadap sistem peradilan pun timbul, terutama karena publik mulai meragukan apakah hukuman yang diberikan kepada mereka yang terbukti bersalah benar-benar memberikan efek jera.
Ini menjadi masalah yang mengganggu, terutama ketika mereka yang bersalah kembali ke posisi berpengaruh mereka tanpa beban berarti?!
Kasus-kasus seperti ini merangsang diskusi yang lebih luas tentang peradilan, integritas, dan keadilan dalam sistem hukum kita.
Dalam upaya untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan terjaga, pertanyaan ini terus mendorong kita untuk mencari jawaban yang lebih baik.
(RED)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
