
Sambut HUT Bhayangkara ke-79, Polsek Sungai Bahar Gelar Bhakti Sosial Religi di Gereja GPdI
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
Nasional
Jakarta – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Chico Hakim, menanggapi penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah pribadi Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1/2025).
Chico menyebut penggeledahan tersebut sebagai sebuah drama, mengingat Hasto sudah berstatus tersangka dalam dua kasus yang melibatkan buronan eks calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. “Soal penggeledahan ini sebenarnya ini drama saja. Karena Pak Hasto sendiri sudah jadi tersangka,” ujar Chico di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Dia menilai penggeledahan itu bukan hal yang mengejutkan bagi pihaknya, dan lebih mengarah pada upaya pengalihan isu dari masalah yang lebih besar. Chico juga menyebut bahwa laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukkan nama Presiden Joko Widodo dalam daftar pemimpin dunia paling korup, menjadi alasan di balik pengalihan isu tersebut.
Baca Juga:
Menanggapi tuduhan itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, membantah bahwa penggeledahan rumah Hasto dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik. “Kami tidak bisa melarang pihak luar berpikir seperti itu, namun kami tetap menjalankan prosedur yang sah dan proporsional,” ujar Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita beberapa barang, termasuk sebuah flashdisk dan buku catatan milik ajudan Hasto, Kusnadi. Kuasa hukum Hasto, Johannes Tobing, mengatakan bahwa barang yang disita tidak banyak dan mereka belum mengetahui isi flashdisk yang dibawa oleh KPK.
Baca Juga:
Hasto Kristiyanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus terkait Harun Masiku. Pertama, Hasto terlibat dalam kasus dugaan suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR pada 2019–2024. Kedua, Hasto juga dijerat dalam kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, di mana ia diduga mengarahkan saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya dan merintangi proses penangkapan Harun Masiku. Dalam perkembangan lain, KPK telah mencegah Hasto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan.
(CHRISTIE)
MUARO JAMBI Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Sungai Bahar menggelar kegiatan Bhakti Sosial Religi y
NasionalJAKARTA Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyoroti pentingnya peran Polri di tengah masyarakat Indonesia yang
PemerintahanJAKARTA Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa saat ini terdapat 194 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilay
InternasionalJAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut aturan tentang keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satga
NasionalPEKANBARU Sekitar 7.000 peserta aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) menggelar unjuk rasa menolak relokasi warga
NasionalJAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tengah menyiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pemilu 2029. Pernyataan ini di
PolitikJAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menanggapi pernyataan Wilmar International Limited terkait penyitaan uang sebesar
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Teddy Meilwansyah, untuk diperiks
Hukum dan KriminalJAKARTA Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Wiradarma Harefa, meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk men
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel, dengan menaruh perhatian
Nasional