Polisi Pastikan Tidak Ada Penangguhan Penahanan untuk Vadel Badjideh, Proses Penyidikan Berlanjut

JAKARTA -Pihak kepolisian menanggapi permohonan penangguhan penahanan terhadap tersangka Vadel Badjideh, dengan menegaskan bahwa tidak ada opsi untuk penangguhan penahanan dalam kasus ini.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi, menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, penangguhan penahanan tidak berlaku untuk anak di bawah umur.

"Karena memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, jika memang ada penangguhan penahanan, itu tidak ada untuk anak di bawah umur," jelas Nurma Dewi di kantornya, Kamis (6/3/2025).

Baca Juga:

• Mayat Pria Ditemukan di Plafon Pabrik Obat Pulogadung, Polisi Selidiki Penyebab Kematian
• Edmon Purba Tiba di Nias Selatan, Keadilan Bisa Dirawat

Sebelumnya, pihak Vadel Badjideh mengajukan permohonan restorative justice (RJ) untuk penyelesaian kasus ini.

Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat.

Baca Juga:

• Respons Vadel Badjideh Soal Tuduhan Pesan Obat Aborsi untuk Anak Nikita Mirzani
• Vadel Badjideh Tak Bantah Keterangan Saksi: “Menuju Tempat yang Benar Lewat Jalan yang Salah”?

Mengenai permohonan RJ, Nurma menyatakan bahwa pihaknya mendengar kabar dari pihak keluarga Vadel yang ingin mengajukan pendekatan tersebut. "Jika memang dari pihak VA ingin mengajukan RJ, itu silakan saja.

Nanti akan berkoordinasi dengan penyidik tentunya," ujar Nurma Dewi.

Proses penyidikan masih terus berlangsung, dan pihak kepolisian terus menggali keterangan lebih lanjut dari Vadel Badjideh. Sebelumnya, masa penahanan Vadel diperpanjang menjadi 40 hari, karena proses pemberkasan masih berjalan.

Masa penahanan awalnya adalah 20 hari, namun setelah pemberkasan yang masih berlangsung, masa penahanan tersebut diperpanjang.

Vadel Badjideh menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Nikita Mirzani pada 13 Februari 2025.

Ia dijerat dengan Pasal 76D juncto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang persetubuhan, serta beberapa pasal dalam Pasal 348 KUHP terkait aborsi.

(km/n14)