JAKARTA -Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyoroti banyaknya penyalahgunaan kewenangan oleh anggota Kepolisian yang semakin mencoreng reputasi institusi tersebut.
Dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) yang digelar di Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Maret 2025, Usman menyatakan bahwa praktik tersebut telah menjadi pola yang harus segera mendapat perhatian serius dalam proses reformasi kepolisian.
Baca Juga:
Usman menekankan bahwa penyalahgunaan kewenangan ini harus segera direspons dengan langkah konkret, baik dari Kapolri maupun Presiden.
Baca Juga:
"Kalau dibandingkan antara Kapolri sama Presiden, mana kepalanya? Menurut saya kalau ikannya (busuk) sampai eksekutif, ya Presiden harus diganti. Tapi kalau yang dimaksud ikannya adalah kepolisian, ya Kapolri harus diganti," ujar Usman.
Pada kesempatan tersebut, Usman juga mengungkapkan bahwa Amnesty Internasional telah menyampaikan laporan terkait represi terhadap masyarakat, terutama gerakan mahasiswa, pada bulan Desember lalu.
Beberapa insiden yang menjadi sorotan, seperti aksi berlebihan yang terjadi di 14 kota antara 22 hingga 29 Agustus 2024, menurut Usman, bukanlah tindakan perorangan, melainkan pola yang hampir umum terjadi dalam kepolisian.
Pola ini, lanjutnya, harus dipertanggungjawabkan oleh Kapolri sebagai kepala institusi.
"Tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus dikonkretkan siapa? Kapolri," tambah Usman.
Amnesty Internasional juga mendesak adanya hak angket atau penyelidikan dari DPR terhadap Kapolri, meskipun hingga saat ini, DPR belum mengambil tindakan lebih lanjut.
"DPR-nya dalam pandangan Amnesty Internasional kurang optimal dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Akibatnya, tidak ada koreksi yang signifikan," ujar Usman.
SIMALUNGUN Menanggapi kekhawatiran masyarakat atas isu beras oplosan yang marak di sejumlah daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Ekonomi
MANDAILING NATAL Dugaan penyalahgunaan Dana Desa kembali mencuat. Kali ini, laporan masyarakat datang dari Desa Hutagodang Muda, Kecamat
Hukum dan Kriminal
MALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah resmi mencabut paspor milik Riza
Nasional
SUBULUSSALAM Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan melibatkan anak perempuan berusia 13 tahun terungkap di Ko
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Masalah rem blong masih menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal di jalan raya Indonesia. Kondisi ini menjadi momok me
Sains & Teknologi
NIAS SELATAN Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memiliki payung hukum yang cukup tegas untuk mengatur transparansi pengelolaan dana desa,
Pemerintahan
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan harga beras terus meluas secara nasional dan terjadi di 219 kabupaten/kota
Ekonomi
PADANG Insiden pembubaran aktivitas ibadah di rumah doa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, menuai p
Nasional
JAKARTA Pemerintah Singapura memastikan bahwa mantan staf khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jurist Tan, yang kini menjadi ter
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan acara nonton bareng (nobar) Final Piala AFF U23 yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam,
Nasional