Ada Apa di Disdik Batu Bara? Tiga Kabid Kompak Mengundurkan Diri
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
BOGOR -Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penertiban terhadap sejumlah vila yang berdiri di kawasan hutan produksi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/3/2025).
Penertiban ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam, khususnya banjir, akibat pembangunan liar yang tidak sesuai aturan.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa salah satu vila yang disegel adalah Villa Forest Hill, yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.
Vila ini berada di kawasan hulu sungai Ciliwung, yang termasuk dalam hutan produksi.
"Penertiban ini kami lakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya banjir akibat pembangunan di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan," kata Rudianto.
Berdasarkan pantauan, petugas dari Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN dan aparat pemerintah setempat tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB.
Setelah melakukan pemeriksaan dan berdialog dengan pemilik vila, mereka memasang plang peringatan di area vila, yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dan tengah dalam pengawasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.
Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan serta mengatur tata ruang di wilayah Puncak, yang sering kali terdampak banjir akibat pembangunan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Bersama-sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Pemda Bogor, kami bertindak untuk menegakkan aturan terkait kawasan hutan dan tata ruang, demi mencegah bencana alam seperti banjir yang dapat merugikan masyarakat," tambah Rudianto.
Kegiatan penertiban ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemilik vila lainnya agar lebih mematuhi aturan mengenai penggunaan lahan di kawasan hutan produksi.
(dc/a)
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL