BOGOR -Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penertiban terhadap sejumlah vila yang berdiri di kawasan hutan produksi di Puncak, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (9/3/2025).
Penertiban ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam, khususnya banjir, akibat pembangunan liar yang tidak sesuai aturan.
Baca Juga:
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa salah satu vila yang disegel adalah Villa Forest Hill, yang terletak di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.
Vila ini berada di kawasan hulu sungai Ciliwung, yang termasuk dalam hutan produksi.
Baca Juga:
"Penertiban ini kami lakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya banjir akibat pembangunan di kawasan hutan yang tidak sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan," kata Rudianto.
Berdasarkan pantauan, petugas dari Kementerian Kehutanan bersama Kementerian ATR/BPN dan aparat pemerintah setempat tiba di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB.
Setelah melakukan pemeriksaan dan berdialog dengan pemilik vila, mereka memasang plang peringatan di area vila, yang menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dan tengah dalam pengawasan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.
Penertiban ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan serta mengatur tata ruang di wilayah Puncak, yang sering kali terdampak banjir akibat pembangunan liar yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Bersama-sama dengan Kementerian ATR/BPN dan Pemda Bogor, kami bertindak untuk menegakkan aturan terkait kawasan hutan dan tata ruang, demi mencegah bencana alam seperti banjir yang dapat merugikan masyarakat," tambah Rudianto.
Kegiatan penertiban ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemilik vila lainnya agar lebih mematuhi aturan mengenai penggunaan lahan di kawasan hutan produksi.
(dc/a)
JAKARTA Kabar baik datang dari sektor perdagangan internasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda
Ekonomi
PIDIE Seorang pria berinisial BH (43), warga Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar, diamankan oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Pidie sete
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika terdakwa Adriana Angela Brigita tak kuasa menahan
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan menggelar kegiatan Orientasi Praktek Klinik Keperawatan Dasar bagi mahasiswa
Pendidikan
SURABAYA Meski bukan ekonom, regulator, atau pembuat kebijakan, kehadiran Raffi Ahmad dalam LPS Financial Festival 2025 di Dyandra Conve
Entertainment
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sinyal kuat bahwa penanganan dua kasus dugaan tindak pidana korupsi, yakni terkait
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua mantan petinggi PT Hutama Karya (HK), Bintang Perbowo (BP) dan M Rizal Sutj
Hukum dan Kriminal
MEDAN Lima orang pemuda yang didakwa sebagai kurir narkotika jenis ganja dengan total berat mencapai 46 kilogram, dituntut hukuman 18 ta
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), H. Ihwan Ritonga, SE, MM, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumut melalui Gubernur Bob
Pemerintahan
MEDAN Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Sumatera Utara masa bakti 20252029 resmi dilantik oleh Wakil Ketua Umum
Komunitas
