Viral! Dugaan Korupsi Dana Desa Lawira II Nias Utara Membuat Warga Geram di Facebook

Tidak hanya soal pemotongan dana desa, masalah lain yang mencuat adalah gaji perangkat desa yang tertunda selama tiga bulan pada tahun anggaran 2021, akibat dugaan masalah dalam pengelolaan keuangan desa tahun sebelumnya.

"Ada masalah yang sangat serius dalam pengelolaan keuangan desa, tapi tidak ada tindakan nyata dari Dinas PMD Kabupaten Nias Utara atau Inspektorat yang dapat menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.

Menurut laporan, masalah ini bermula pada tahun anggaran 2020, di mana dana SILPA yang seharusnya dikembalikan ke rekening desa tidak teridentifikasi.

Jumlah uang SILPA yang tidak ada dalam rekening desa pada tahun 2020 sekitar Rp 35 juta dan terus bertambah hingga sekitar Rp 51 juta pada tahun 2024, meskipun tetap dimasukkan dalam APBDes setiap tahunnya.

Masyarakat desa Lawira II kini mempertanyakan kapan masalah ini akan diselesaikan dan mengapa tidak ada tindakan nyata terhadap pelaku dugaan korupsi atau penggelapan dana desa.

Mereka berharap agar pihak terkait segera mengambil tindakan tegas, demi keadilan bagi warga desa yang merasa dirugikan.

"Sampai kapan kami sebagai masyarakat desa Lawira II akan terus menjadi penonton dalam permainan beberapa oknum yang mengelola keuangan desa ini? Kami butuh keadilan dan pembangunan yang merata," ujar warga desa dalam postingan yang mengharapkan perhatian pemerintah untuk menangani masalah ini dengan serius.

Kasus ini sudah pernah dilaporkan kepada pihak Kecamatan, Dinas PMD, Inspektorat, bahkan Kejaksaan Gunung Sitoli.

Namun, hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut yang memadai, sehingga masyarakat terus menggantungkan harapan pada pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Harapan Masyarakat Masyarakat Desa Lawira II berharap agar keadilan segera ditegakkan, dan dana desa yang dipotong serta uang SILPA yang hilang bisa dikembalikan untuk digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mereka juga menginginkan agar oknum yang terlibat dalam penggelapan atau korupsi dana desa diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.