JAKARTA -Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, terlibat dalam dugaan suap untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024.
Dalam sidang lanjutan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jaksa mengungkapkan bahwa Hasto melalui staf pribadinya, Kusnadi, menitipkan uang sebesar Rp 400 juta untuk operasional suap kepada Harun Masiku.
Menurut keterangan Jaksa KPK, pada 16 Desember 2019, Hasto menghubungi kader PDI-P, Saeful Bahri, yang diminta untuk membantu pengurusan Harun Masiku agar dapat dilantik menjadi anggota DPR.
Hasto menyebutkan adanya dana sebesar Rp 600 juta, dengan rincian Rp 200 juta untuk biaya penghijauan kantor PDI-P dan Rp 400 juta lainnya akan diserahkan kepada Donny Tri Istiqomah melalui Kusnadi.
Kusnadi pun mengantarkan uang sebesar Rp 400 juta yang dibungkus dalam amplop coklat ke Donny di ruang rapat DPP PDI-P.
Uang itu kemudian diteruskan kepada Saeful Bahri, yang diminta untuk menukarnya menjadi dollar Singapura.
Saeful juga mengabarkan kepada Harun Masiku bahwa uang sudah diterima.
Harun Masiku membalas dengan perintah untuk melanjutkan proses.
Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, termasuk mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, juga menerima sejumlah uang.
Bahkan, Wahyu Setiawan diduga menerima suap senilai 57.350 dollar Singapura (setara dengan Rp 600 juta).
Operasi untuk memuluskan langkah Harun Masiku berlanjut dengan meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA).
Namun, upaya korupsi ini akhirnya terbongkar ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020.
Hasto Kristiyanto, yang diduga terlibat dalam memberikan uang titipan, kini didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Kasus ini terus berkembang, dengan KPK menggali lebih dalam keterlibatan berbagai pihak yang berperan dalam proses kongkalikong tersebut.
(km/a)
BANDAR LAMPUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Wakil Presiden ke13, Ma&039ruf Amin, disebut pernah meluapkan kemarahan dalam sebuah rapat terbatas yang dipimpin Pres
POLITIK
MAKASSAR Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan sebanyak 1.720 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbaga
NASIONAL
MEDAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan menegaskan kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, h
NASIONAL
ASAHAN Suasana penuh semangat dan khidmat menyelimuti acara pelantikan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Darul Ulum
PEMERINTAHAN
MEDAN Sidang perkara dugaan sengketa internal keluarga dalam pengelolaan PT Madina Gas Lestari berlangsung panas di Pengadilan Negeri Me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, kembali mengajukan surat kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta Rapat
HUKUM DAN KRIMINAL
MURATARA Operasi tangkap tangan (OTT) mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Seorang
HUKUM DAN KRIMINAL
BANYUMAS Presiden Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kakeknya, Margono Djojohadikusumo, di sela kunjungan kerja ke Kabupaten Ban
NASIONAL
BEKASI Polisi mengamankan sopir taksi listrik Green SM yang diduga terlibat dalam rangkaian kecelakaan antara KRL dan KA Argo Bromo Angg
PERISTIWA
