JAKARTA –Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri untuk memberikan tindakan tegas terhadap 18 anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran yang diduga terlibat dalam penangkapan dan pemerasan terhadap warga negara Malaysia (WN) selama gelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, pada 13-15 Desember di JIExpo Kemayoran.
Komisioner Kompolnas, Muhammad Choirul Anam, menyatakan bahwa tindakan 18 anggota kepolisian tersebut perlu disidangkan secara etik dan diproses pidana jika terbukti melanggar hukum. “Saya kira harus ada penegakan etik. Kalau memang ada pidana, ya dipidana. Kami mendukung apa yang dilakukan Propam untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang diduga melakukan pemerasan,” ujar Anam dalam keterangan yang diterima pada Sabtu (21/12/2024).
Anam juga menyayangkan kejadian tersebut, yang bermula dari penangkapan dan tes urine mendadak terhadap ratusan WN Malaysia di acara musik DWP. Menurutnya, tindakan pemerasan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pembenahan di tubuh Polri. “Ini tidak diindahkan oleh anggota, dan oleh karenanya, tindakan tegas dan sanksi tegas harus diberikan,” tegas Anam.
Baca Juga:
Kompolnas mengungkapkan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga selesai. “Kami atensi kasusnya,” tambah Anam.
DWP, yang merupakan salah satu festival musik EDM terbesar di Indonesia, menarik ribuan pengunjung, termasuk para penggemar dari luar negeri seperti Malaysia. Namun, acara tersebut kini tercoreng oleh kejadian tersebut, di mana lebih dari 400 WN Malaysia secara tiba-tiba ditangkap dan di tes urine oleh polisi yang bertugas. Ratusan WN Malaysia tersebut kemudian dipaksa membayar sejumlah uang, dengan total sekitar 9 juta RM (sekitar Rp 32 miliar), meskipun hasil tes urine mereka negatif.
Baca Juga:
Menanggapi hal ini, Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan bahwa saat ini 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam pemerasan sedang diperiksa oleh Divisi Propam Polri. “Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” ujar Trunoyudo dalam keterangan resmi pada Jumat (20/12/2024).
Kasus ini mendapat perhatian publik, dengan banyak yang menuntut agar Polri memberikan sanksi yang tegas terhadap para oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam pemerasan tersebut, demi menjaga citra institusi kepolisian di mata masyarakat.
(N/014)
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Yasonna Laoly, menanggapi keras pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut t
Nasional
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
Nasional
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui kebijakan terbaru Bupati dr. Asri Ludin Tambunan, resmi menugaskan personel Satuan
Pemerintahan
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 40 kilogram narkotika jenis sabu dalam se
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lilik Retno Cahyadiningsih, meneg
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya merespons sorotan publik terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial mengenai peristiw
Nasional
SIBOLGA Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Belakang, BRIPKA Elsa Suhenda, melaku
Nasional
JEMBRANA Turnamen futsal antarsekolah dasar seKabupaten Jembrana bertajuk Kejora Cup IV 2025 resmi dibuka pada Senin pagi (16/6/2025) o
Olahraga
PEMATANGSIANTAR Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan pedas yang disampaikan atlet Mixed
Pemerintahan
ACEH TIMUR Kasus penyelundupan barang ilegal di perairan Aceh Timur kembali mencuat ke publik setelah terungkap bahwa salah satu tersang
Hukum dan Kriminal
