JAKARTA -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengambil langkah tegas setelah kantor Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta digeledah oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta terkait dugaan korupsi yang melibatkan anggaran senilai Rp150 miliar. Sebagai bagian dari langkah ini, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI Jakarta, Iwan Henry Wardhana, telah dinonaktifkan dari jabatannya.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengonfirmasi bahwa Pemprov DKI Jakarta telah menerima surat pemberitahuan resmi dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengenai dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran di Dinas Kebudayaan.
Sebagai tindak lanjut, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, telah menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran Dinas Kebudayaan Tahun 2023. Hasil investigasi menunjukkan adanya dugaan kerugian daerah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam beberapa kegiatan yang telah disampling. Saat ini, Inspektorat DKI Jakarta masih melakukan perhitungan terhadap besaran kerugian yang dialami daerah.
Baca Juga:
Budi Awaluddin menambahkan, bahwa berdasarkan instruksi dari Pj. Gubernur, Iwan Henry Wardhana, Kepala Dinas Kebudayaan yang kini tengah berada di kantor untuk menjalani pemeriksaan, akan segera dinonaktifkan pada Kamis, 19 Desember 2024.
Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menggeledah kantor Dinas Kebudayaan pada Rabu, 18 Desember 2024. Penggeledahan dimulai pada pukul 10.40 WIB dan berlangsung hingga malam hari. Ruang Kepala Dinas dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan yang terletak di lantai 14 dan 15 gedung Dinas Kebudayaan menjadi sasaran penggeledahan.
Baca Juga:
Tak hanya kantor Dinas Kebudayaan, Kejaksaan Tinggi juga menggeledah rumah Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan serta kantor pihak ketiga yang terkait. Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap untuk bekerja sama sepenuhnya dengan pihak Kejaksaan Tinggi dalam mengusut kasus ini hingga tuntas.
“Kami siap untuk memberikan dukungan penuh dalam proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi. Kami berharap kasus ini dapat segera terungkap dengan jelas, dan semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujar Budi Awaluddin dalam keterangannya.
Pemprov DKI Jakarta juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga integritas serta mencegah praktik-praktik korupsi di lingkup pemerintahan.
Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi masih terus mendalami kasus ini, dan Pemprov DKI Jakarta berharap agar semua pihak memberikan kesempatan kepada proses hukum yang berjalan untuk menuntaskan penyelidikan ini.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi akan didukung penuh, dan pihaknya akan memberikan informasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terbaru dari kasus ini.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Pengg
Nasional
JAKARTA Harapan masyarakat terhadap keringanan biaya listrik pupus setelah pemerintah memastikan bahwa diskon tarif listrik 50 persen tidak
Ekonomi
MEDAN Setelah lebih dari sebulan menjadi misteri, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas akhirnya mengungkap identitas empat aparatur sip
Hukum dan Kriminal
MEDAN Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila ke80, seluruh prajurit dan PNS TNI AU Kosek I melaksanakan upacara bendera yang be
Nasional
KOTA JAMBI Seorang mantan analis kredit di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Kerinci berinisial RS (26) resmi ditetapkan sebaga
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Saraf terjepit bukanlah kondisi sepele yang bisa sembuh dengan sendirinya. Dokter spesialis saraf dari DRI Clinic, dr. Irca Ahyar,
Kesehatan
NABIRE Sebanyak 19 narapidana (napi) melarikan diri dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah pada Senin (2/6/2025) sekitar pukul 11.00
Hukum dan Kriminal
MEDAN Kejahatan dalam penerimaan murid baru, diduga masih saja terjadi di Sumut. Paling tidak, ini ditandai terungkapnya enam orang Calo
Pendidikan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah belah oleh provokasi
Nasional
JAKARTA Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik untuk bulan Juni dan Juli 2025. Keputusan ini diambil karena pr
Ekonomi
