PALEMBANG -Mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda (FA), ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang.
Kasus ini mencakup periode 2020-2023 dan melibatkan penyalahgunaan dana yang berpotensi merugikan negara.
Baca Juga:
Fitrianti, yang menjabat sebagai Ketua PMI Palembang periode 2019-2024, ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan panjang selama lebih dari 9 jam pada Selasa, 8 April 2025.
Pemeriksaan yang dimulai pada pukul 13.00 WIB dan selesai sekitar pukul 22.30 WIB, menghasilkan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan statusnya sebagai tersangka.
Baca Juga:
Selain Fitrianti, suaminya, Dedi Siprianto (DS), yang menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum pada Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Palembang, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana pengganti pengolahan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Dugaan tersebut memicu potensi kerugian negara, meskipun jumlah kerugian yang pasti masih menunggu perhitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Fitrianti Agustinda dan Dedi Siprianto kini resmi ditahan. Fitrianti ditahan di Lapas Perempuan Palembang, sementara Dedi di Lapas Pakjo, Palembang, untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, Fitrianti mengklarifikasi bahwa tidak ada dana hibah yang menyebabkan kerugian negara, dan ia mengaku sudah ada perhitungan dari BPKP terkait hal tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, menegaskan bahwa kasus ini akan ditangani secara profesional dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah.
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
