JAKARTA -Pengusaha sawit Surya Darmadi kembali menjadi sorotan setelah didakwa merugikan negara sebesar Rp 78,6 triliun.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (15/4/2025), Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan melalui lima perusahaan yang tergabung dalam PT Duta Palma Group.
Kelima perusahaan itu adalah PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani. Mereka disebut telah menyerobot kawasan hutan negara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit secara ilegal.
Baca Juga:
Jaksa menyebut total kerugian negara mencapai Rp 4.798.706.951.640 dan 7.885.857,36 dollar AS, serta kerugian perekonomian negara senilai Rp 73.920.690.300.000.
"Kerugian negara berasal dari tidak diterimanya hak atas pemanfaatan hutan seperti reboisasi, denda eksploitasi, hingga biaya pemulihan kerusakan lingkungan," ungkap jaksa.
Baca Juga:
Perbuatan itu dilakukan Surya Darmadi bersama mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, yang memberikan izin lokasi meskipun kawasan tersebut belum memiliki izin prinsip dan masih berstatus kawasan hutan lindung.
Jaksa mendakwa Surya Darmadi dan perusahaannya dengan pasal-pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi serta pencucian uang.
Dugaan penyerobotan lahan ini turut memicu kerusakan lingkungan dan kerugian besar terhadap rumah tangga dan dunia usaha, sebagaimana tercantum dalam laporan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
Sidang ini menjadi salah satu kasus korupsi lingkungan terbesar dalam sejarah Indonesia. Publik diimbau untuk terus mengawal proses hukumnya.*
(km/J006)
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
