JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) untuk Tahun Anggaran 2018-2020.
Salah satu yang dipanggil adalah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo (BTP).
"Hari ini, Kamis (17/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Anggaran 2018-2020," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan tertulis.
Selain BTP, penyidik juga memanggil M Rizal Sutjipto, Pensiunan/Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya periode 2018-2021. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kerugian Negara Capai Belasan Miliar
Kasus ini mencuat setelah KPK mengidentifikasi dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan lahan oleh PT Hutama Karya yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut KPK, nilai kerugian sementara ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. KPK juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran pasti kerugian negara.
"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua mantan pejabat PT Hutama Karya serta satu pihak swasta.
Hutama Karya Dukung Proses Hukum
PT Hutama Karya menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Perusahaan menegaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan transaksi pembelian lahan (land bank) di wilayah Bakauheni dan Kalianda, yang terjadi pada periode 2018 hingga 2020.
"Kasus ini melibatkan mantan pejabat PT Hutama Karya dan pihak dari PT Sanitarino Tangsel Jaya," ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo.
KPK juga sebelumnya telah menyita 54 bidang tanah senilai Rp150 miliar dari tersangka dalam perkara ini.
Penyidikan masih terus berlanjut dan masyarakat diharapkan turut mengawasi agar proyek-proyek strategis nasional tidak menjadi ladang korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.*
(dc/J006)
LOMBOK BARAT Sebuah kasus pelecehan seksual yang melibatkan pimpinan pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), kini teng
Hukum dan Kriminal
ASAHAN Anggota DPRD Asahan, Pajar Prianto (42), resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam yang digerebek polisi di ru
Hukum dan Kriminal
MEDAN Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di dua rumah dinas personel Tentara N
Hukum dan Kriminal
ACEH BESAR Seorang pria bernama Al Ikhramullah (30), warga Dusun Daya Bakri, Desa Badoh, Kecamatan Motasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe memimpin apel pemeriksaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padangsidimpu
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Pemerintah Kota Padangsidimpuan menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi peredaran narkotika. Hal ini ditegaskan langsung
Pemerintahan
KUTA SELATAN Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di malam hari, Polsek Kuta Selatan menggelar patrol
Nasional
DENPASAR TIMUR Dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Bhabinkamtibmas Polsek Denpasar Timur (Dentim) menggel
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Walikota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, secara resmi membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD
Pemerintahan
JAKARTA Polemik dugaan perselingkuhan antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan selebgram Lisa Mariana terus memanas.Terbaru, mu
Entertainment
