Satgas PRR Serahkan Huntap bagi Penyintas Bencana di Sumbar, Percepat Pemulihan Pascabencana
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) untuk Tahun Anggaran 2018-2020.
Salah satu yang dipanggil adalah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero), Bintang Perbowo (BTP).
"Hari ini, Kamis (17/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera Tahun Anggaran 2018-2020," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangan tertulis.
Selain BTP, penyidik juga memanggil M Rizal Sutjipto, Pensiunan/Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya periode 2018-2021. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kerugian Negara Capai Belasan Miliar
Kasus ini mencuat setelah KPK mengidentifikasi dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan lahan oleh PT Hutama Karya yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut KPK, nilai kerugian sementara ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. KPK juga menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung besaran pasti kerugian negara.
"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah," ujar Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK telah menetapkan tiga tersangka dan melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap dua mantan pejabat PT Hutama Karya serta satu pihak swasta.
Hutama Karya Dukung Proses Hukum
PT Hutama Karya menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Perusahaan menegaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan transaksi pembelian lahan (land bank) di wilayah Bakauheni dan Kalianda, yang terjadi pada periode 2018 hingga 2020.
"Kasus ini melibatkan mantan pejabat PT Hutama Karya dan pihak dari PT Sanitarino Tangsel Jaya," ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo.
KPK juga sebelumnya telah menyita 54 bidang tanah senilai Rp150 miliar dari tersangka dalam perkara ini.
Penyidikan masih terus berlanjut dan masyarakat diharapkan turut mengawasi agar proyek-proyek strategis nasional tidak menjadi ladang korupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.*
(dc/J006)
PADANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama pemerintah daerah menyerahkan kunci hunian tetap (hunt
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memulai pembangunan kawasan hunian tetap (huntap) bag
NASIONAL
BANDUNG Seorang pria berinisial SS (26), yang diketahui menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ranca Mulya 2, Ka
PERISTIWA
MEDAN Video yang memperlihatkan dugaan pasien ditelantarkan hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, Kabup
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah Indonesia resmi menambah enam negara dan wilayah yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia. K
PARIWISATA
BENER MERIAH Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung pengembangan s
EKONOMI
TANJAB TIMUR Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melakukan silaturahmi dengan jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kota Binjai, menuai sorotan dari DP
PERISTIWA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) XI
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sektor pendidikan sebagai langkah menc
PEMERINTAHAN