Media Abal-Abal Okeyboss.com Dipastikan Tak Berbadan Hukum, Dewan Pers Tegaskan Bukan Produk Jurnalistik

Kuasa hukum paslon Merdeka, Ishar SH, meminta Ditkrimsus Polda Babel segera memeriksa Sudarsono agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan potensi unjuk rasa dari simpatisan paslon.

"Tuduhan mencuri data KTP yang disebarkan melalui media ilegal jelas merusak citra pasangan kami. Tuduhan ini tidak berdasar, tanpa data, dan mengandung fitnah," ujar Ishar.

Ia menegaskan bahwa Pilkada harus berjalan damai dan demokratis, bukan dikotori oleh informasi sesat dari media tanpa legalitas.

Literasi Pers dan Verifikasi Media Makin Mendesak

Kasus ini menjadi pengingat bagi publik, peserta Pilkada, dan tokoh masyarakat akan pentingnya literasi pers.

Dewan Pers secara konsisten menegaskan bahwa hanya media yang berbadan hukum dan terverifikasi yang diakui sebagai institusi pers resmi.

Melalui Surat Edaran Nomor 01/SE-DP/I/2014, Dewan Pers menyebutkan bahwa wartawan dari media tidak berbadan hukum tidak berhak atas perlindungan sebagaimana diatur dalam UU Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.

Langkah hukum yang ditempuh tim Merdeka dinilai sebagai preseden penting dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab menjelang pesta demokrasi.*