Meski demikian, langkah hukum Ahmad Yani berpotensi menghadapi kendala.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 105/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa frasa "orang lain" dalam pasal pencemaran nama baik Undang-undang ITE hanya berlaku bagi individu, bukan bagi pejabat publik, kelompok masyarakat, atau korporasi.
Baca Juga:
Artinya, aduan Ahmad Yani sebagai pejabat publik bisa ditolak secara hukum.
Ahmad Yani menyayangkan penyebaran video tersebut yang menurutnya mencemarkan nama baiknya sebagai kepala daerah.
Baca Juga:
"Itu pencemaran nama baik dan mereka telah melanggar Undang-undang ITE," ujarnya, meski upaya tersebut kini terbentur putusan MK yang membatasi ruang lingkup pasal pencemaran nama baik.
Kasus ini pun memantik perhatian publik, terutama di tengah sorotan terhadap moralitas pejabat dan penggunaan Undang-undang ITE untuk merespons kritik atau isu viral.*
(tb/a008)
PADANGSISIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan kegiatan rutin penegakan Peraturan Daerah
Pemerintahan
LAMPUNG Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tapioka dan
Pertanian Agribisnis
TEHERAN Kekosongan penampakan publik Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei selama hampir seminggu menimbulkan kegelisahan domestik
Internasional
LOMBOK Setelah lima hari upaya pencarian yang menantang, jenazah turis Brasil, Juliana Marins (27), akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim S
Pariwisata
JAKARTA Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menorehkan prestasi dalam pemberantasan narkotika. Sepanjang Mei hingga Juni 20
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan, berinisial Aiptu RH, viral di media sosial setelah terekam kamera d
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Bupati Samosir Vandiko Gultom secara resmi menandatangani persetujuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan
Pemerintahan
jakarta Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan dua menterinya, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pe
Kesehatan
BONDOWOSO Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf secara terbuka karena batal hadir dalam acara Peresmian Pengoperasian dan
Peristiwa
JAKARTA Kebakaran hebat melanda sebuah rumah tinggal di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kembang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,
Peristiwa
