Dugaan Korupsi Proyek 60 Bus Listrik Kota Medan, LSM LIRA Soroti Kejanggalan Anggaran dan Pelaksanaan

MEDAN -Dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan 60 bus listrik Kota Medan menjadi sorotan serius Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumatera Utara.

Kejanggalan terkait pelaksanaan layanan dan alokasi anggaran tambahan dalam proyek yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 134 miliar ini terus diselidiki.

Baca Juga:

• Pemko Medan Sinergi dengan BPN untuk Sertifikasi Aset dan Tingkatkan PAD
• DPRD Dukung Wakil Wali Kota Medan: Kekurangan Dokter dan Perawat di RS Pirngadi dan Bachtiar Djafar Harus Segera Diatasi

Sekretaris Wilayah LSM LIRA Sumut, Andi Nasution, mengungkapkan bahwa 60 unit bus listrik yang kini beroperasi di Kota Medan dimiliki oleh PT Kalista Nusa Armada, anak perusahaan PT Indika Energy Tbk, yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan bermotor listrik.

PT Kalista juga mengelola stasiun pengisian kendaraan listrik untuk bus tersebut.

Baca Juga:

• Pemko Medan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi dengan Industri Perhotelan
• Pemkot Medan Sambut Positif Rencana Wi-Fi Gratis di Bus Listrik, Gandeng Perusahaan Telekomunikasi

Namun, Andi menilai ada kejanggalan dalam penganggaran proyek ini, di mana Pemko Medan mengalokasikan anggaran Rp 91,9 miliar untuk belanja layanan angkutan melalui skema Buy The Service (BTS) kepada PT Bigbird Pusaka.

PT Bigbird, yang dikenal sebagai perusahaan penyedia jasa sewa kendaraan, termasuk bus dan sopir, mendapatkan sebagian besar dari total anggaran Rp 134 miliar.

"Yang jadi sorotan kami, PT Kalista adalah pemilik bus dan juga membangun stasiun pengisian kendaraan listrik sendiri, namun kenapa Pemko Medan justru menganggarkan belanja layanan angkutan melalui skema BTS kepada PT Bigbird Pusaka?" ujar Andi, Selasa (6/5/2025).

Andi juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Bigbird sebagai operator BTS dan hubungan bisnis antara Bigbird dan Kalista.

Dia menegaskan pentingnya transparansi dalam proyek ini untuk memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan anggaran publik.

Kejanggalan Anggaran Tambahan

LIRA juga mencatat sejumlah anggaran tambahan yang semakin menimbulkan tanda tanya, di antaranya belanja untuk perangkat tap on bus dan jasa settlement serta rekonsiliasi data pembayaran BTS yang mencapai Rp 2,2 miliar.

Andi mempertanyakan jumlah bus yang terlibat dalam proyek ini, sebab dokumen menyebutkan adanya 80 unit bus listrik, sementara anggaran yang diajukan hanya untuk 60 unit.

Selain itu, anggaran sebesar Rp 4,6 miliar untuk pendampingan pelaksanaan BTS oleh PT Surveyor Indonesia juga turut mendapat perhatian LIRA.

Kejanggalan tersebut, menurut Andi, semakin menambah kesan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan jumlah bus yang sebenarnya beroperasi.

Andi mengaku telah mengajukan pertanyaan langsung kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Medan, Suriono, mengenai dasar dan kriteria pelaksanaan skema BTS tersebut.

Namun, hingga kini, pihaknya belum mendapatkan tanggapan yang memadai.

Sementara itu, Suriono membenarkan adanya anggaran sebesar Rp 91 miliar untuk biaya layanan ke operator bus listrik.

Menurutnya, biaya ini dibayarkan setiap bulan ke operator bus sesuai dengan layanan yang terdaftar, dengan adanya tim pengawas dan verifikasi yang memastikan layanan sesuai dengan ketentuan.*

(tm/a008)

Pemko Medan Sinergi dengan BPN untuk Sertifikasi Aset dan Tingkatkan PAD

DPRD Dukung Wakil Wali Kota Medan: Kekurangan Dokter dan Perawat di RS Pirngadi dan Bachtiar Djafar Harus Segera Diatasi

Pemko Medan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kolaborasi dengan Industri Perhotelan

Pemkot Medan Sambut Positif Rencana Wi-Fi Gratis di Bus Listrik, Gandeng Perusahaan Telekomunikasi

Drainase Tersumbat, Hujan Deras Picu Banjir di Belawan II dan Sekitarnya

Fraksi PDIP Soroti Krisis Ekonomi dan Sosial di Medan, Desak Pemko Tidak Tutup Mata