MEDAN -Kasus dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diterima Pemerintah Kota (Pemko) Binjai pada tahun 2024 tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.
Proses penyelidikan ini mendapat sorotan serius dari anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga.
Mangihut, yang juga dikenal sebagai eks petinggi di Korps Adhyaksa dengan segudang pengalaman, meminta Kejari Binjai bekerja maksimal dan tidak main-main dalam menangani kasus dugaan penyelewengan dana yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Sudah ku gas Kejari Binjai agar serius," tegas politisi Partai Golkar tersebut, Kamis (22/5/2025).
Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar di publik, bahwa nilai dana insentif yang diterima Pemko Binjai bukanlah Rp30 miliar seperti yang disebut-sebut, melainkan sebesar Rp21 miliar.
"Dana insentif fiskal juga enggak benar sebesar 30 miliar. Yang benar adalah 21 miliar. Sabar dululah," ujar Mangihut, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyelidikan.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing membenarkan bahwa penyelidikan kasus ini telah berjalan. Bahkan, menurutnya, sudah ada satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik.
"Seminggu lalu kalau tak salah, satu kepala OPD yang berkaitan dengan dana insentif fiskal kami periksa," ungkap Noprianto.
Ia juga menyebut, kemungkinan beberapa kepala OPD lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan seputar aliran dan penggunaan dana insentif tersebut.
Namun, Noprianto yang juga pernah menjabat sebagai Kacabjari Langkat di Pangkalan Brandan, belum bersedia membeberkan identitas kepala OPD yang telah diperiksa tersebut.
Penyelidikan ini dilakukan setelah Kejari Binjai menerima pelimpahan laporan pengaduan masyarakat (dumas) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
"Beberapa waktu lalu penyelidikan kami yang tangani, dilimpahkan ke Kejari Binjai dari Kejatisu," tambahnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, khususnya warga Binjai, yang berharap adanya transparansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan anggaran negara.
Dengan nilai dana yang tidak kecil, publik menantikan hasil penyelidikan yang obyektif dan tidak tebang pilih.*
(tb/j006)
JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin hingga 10 perse
Pemerintahan
JAKARTA BARAT Polisi berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan yang beroperasi di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Dari lokasi, apa
Hukum dan Kriminal
BANDAR LAMPUNG Keluarga Aulia Rizky dan Indra Jayadi, pasangan korban penganiayaan yang terjadi pada Maret 2025, melaporkan oknum penyidi
Hukum dan Kriminal
KUTAI KARTANEGARA PT Pertamina EP (PEP) Sangasanga Field terus menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui
Peristiwa
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan Indonesia akan menghentikan impor seluruh jenis garam mulai tahun 20
Pemerintahan
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kini berkesempatan mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui fitur DANA K
Peristiwa
JAKARTA Segelas air kelapa dingin tak hanya menyegarkan di tengah cuaca panas, tetapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan. adsense
Kesehatan
DENPASAR Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi air
Peristiwa
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dilakukan oleh lemb
Pemerintahan
JAKARTA Apple diperkirakan akan menunda peluncuran ponsel lipat pertamanya, yang diberi nama iPhone Fold, dari rencana awal tahun 2026 me
Sains & Teknologi
