Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
MEDAN -Kasus dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal (DIF) yang diterima Pemerintah Kota (Pemko) Binjai pada tahun 2024 tengah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai.
Proses penyelidikan ini mendapat sorotan serius dari anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga.
Mangihut, yang juga dikenal sebagai eks petinggi di Korps Adhyaksa dengan segudang pengalaman, meminta Kejari Binjai bekerja maksimal dan tidak main-main dalam menangani kasus dugaan penyelewengan dana yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
"Sudah ku gas Kejari Binjai agar serius," tegas politisi Partai Golkar tersebut, Kamis (22/5/2025).
Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar di publik, bahwa nilai dana insentif yang diterima Pemko Binjai bukanlah Rp30 miliar seperti yang disebut-sebut, melainkan sebesar Rp21 miliar.
"Dana insentif fiskal juga enggak benar sebesar 30 miliar. Yang benar adalah 21 miliar. Sabar dululah," ujar Mangihut, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyelidikan.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Binjai Noprianto Sihombing membenarkan bahwa penyelidikan kasus ini telah berjalan. Bahkan, menurutnya, sudah ada satu kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik.
"Seminggu lalu kalau tak salah, satu kepala OPD yang berkaitan dengan dana insentif fiskal kami periksa," ungkap Noprianto.
Ia juga menyebut, kemungkinan beberapa kepala OPD lainnya akan dipanggil untuk dimintai keterangan seputar aliran dan penggunaan dana insentif tersebut.
Namun, Noprianto yang juga pernah menjabat sebagai Kacabjari Langkat di Pangkalan Brandan, belum bersedia membeberkan identitas kepala OPD yang telah diperiksa tersebut.
Penyelidikan ini dilakukan setelah Kejari Binjai menerima pelimpahan laporan pengaduan masyarakat (dumas) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
"Beberapa waktu lalu penyelidikan kami yang tangani, dilimpahkan ke Kejari Binjai dari Kejatisu," tambahnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, khususnya warga Binjai, yang berharap adanya transparansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan anggaran negara.
Dengan nilai dana yang tidak kecil, publik menantikan hasil penyelidikan yang obyektif dan tidak tebang pilih.*
(tb/j006)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL