JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa proses ekstradisi buronan kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, akan memasuki tahap sidang pada 23-25 Juni 2025 di Singapura.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkumham, Widodo, yang mengonfirmasi bahwa Tannos masih dalam status penahanan di Changi Prison hingga saat ini.
"Saat ini PT (Paulus Tannos) masih ditahan dan committal hearing telah dijadwalkan pada 23-25 Juni 2025," ujar Widodo, Senin (2/6).
Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan ekstradisi sejak 20 Februari 2025, dan melengkapi dokumen tambahan pada 23 April lalu.
Seluruh persyaratan administratif pun telah dipenuhi oleh otoritas Indonesia demi memuluskan pemulangan tersangka ke tanah air.
Namun, upaya ekstradisi itu dihadapkan dengan strategi hukum dari pihak Tannos yang mengajukan penangguhan penahanan ke pengadilan Singapura.
Widodo menjelaskan bahwa Attorney-General's Chambers (AGC) Singapura, atas permintaan Indonesia, tengah melawan permohonan tersebut.
"Pihak AGC atas permintaan pemerintah Indonesia, terus berupaya melakukan perlawanan terhadap permohonan PT tersebut," tambahnya.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga menyebut proses ekstradisi ini diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat empat bulan, mengingat sistem hukum di Singapura yang memerlukan waktu dan prosedur ketat.
Kepala Bagian Kejahatan Internasional Divhubinter Polri, Kombes Pol Ricky Purnama, menyampaikan bahwa meski prosesnya tidak bisa instan, Singapura telah menjamin Paulus Tannos tetap berada dalam tahanan hingga sidang selesai.
"Singapura memberikan jaminan bahwa Tannos tetap ditahan di Changi Prison sampai proses ekstradisi berjalan sesuai hukum yang berlaku," tegas Ricky.
Paulus Tannos telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK sejak tahun 2021, terkait kasus besar korupsi pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
MEDAN Tim gabungan kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamazaro Waruwu
Peristiwa
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua,
Nasional
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi proyek jalan
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Sebuah ledakan tabung oksigen terjadi di gudang yang berlokasi di Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Rabu (5/1
Peristiwa
BANDA ACEH Polda Aceh menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 di Lapangan Mapolda Aceh, Rabu (5/11/2025). Apel ini di
Nasional
MEDAN Unit Opsnal Reskrim Polsek Medan Timur berhasil menangkap dua pria yang kedapatan mencuri besi pipa jemuran milik warga di Jalan P
Hukum dan Kriminal
MEULABOH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, memimpin Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 di Mapolres Aceh Ba
Nasional
JAKARTA Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menjatuhkan sanksi nonaktif terhadap tiga anggota DPR nonaktif dan mengaktifkan kembali d
Politik
MEDAN Personel Polda Sumatera Utara, Aipda ES, resmi dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti menjual barang bukti 1 kilogram
Hukum dan Kriminal
MEDAN Universitas Sumatera Utara (USU) mencatat pencapaian bersejarah dalam kancah akademik internasional. Berdasarkan QS World Universi
Pendidikan