Polrestabes Medan Proses Aduan PDIP soal Tudingan Judi Online oleh Menkop Budi Arie

MEDAN -DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan secara resmi mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polrestabes Medan terhadap Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, atas pernyataannya yang menuding PDIP menerima aliran dana dari judi online (judol).

Ketua DPC PDIP Medan, Hasyim, bersama sejumlah kader partai hadir langsung mengantarkan pengaduan tersebut ke Mapolrestabes Medan. Mereka diterima oleh Wakapolrestabes Medan AKBP Rudy Silaen.

"Dengan adanya statement dari Bapak Menteri Koperasi Budi Arie yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan mendapatkan aliran dana dari judi online, kami merasa ini telah mencemarkan nama baik partai dan kader," ujar Boydo HK Panjaitan, Bendahara DPC PDIP Medan.

Polisi Terima Aduan, Proses Hukum Berlanjut

Kapolrestabes Medan Kombes Gidion Arif Setyawan membenarkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan tersebut.

"Iya, sifatnya dumas. Kita terima suratnya dan yang jelas akan diproses," tegas Gidion saat ditemui di Mapolrestabes Medan, Rabu (4/6/2025).

Boydo menambahkan bahwa pihaknya berharap polisi segera menindaklanjuti laporan ini guna mencegah kegaduhan dan keresahan di tengah kader PDIP, khususnya di Medan.

"Kami berharap Polrestabes Medan segera menyikapi laporan ini supaya tidak terjadi kekisruhan di internal kami," ujarnya.

Dugaan Pidana: Pencemaran Nama Baik dan Ujaran Kebencian

Dalam surat pengaduan tersebut, PDIP menilai pernyataan Budi Arie masuk dalam kategori pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan dugaan pelanggaran terhadap:

Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik

Pasal 14 ayat (1) dan (2), serta Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Boydo menyatakan banyak kader merasa tersinggung dan kecewa dengan tudingan tersebut.

"Termasuk saya pribadi, kami para kader merasa terganggu perasaannya. Pernyataan ini bukan hanya tidak berdasar, tapi juga merusak marwah partai," tegasnya.

Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari Budi Arie terkait laporan tersebut. Namun isu ini telah memicu perhatian publik dan memanaskan dinamika politik nasional.*

(dc/j006)