
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanJEPARA -Seorang oknum mantri bank milik pemerintah berinisial AWP di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi setelah terbukti menilap dana kredit milik nasabah.
Aksi AWP menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 858,6 juta, yang sebagian besar diduga digunakan untuk bermain judi online.
Penetapan status tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jepara pada 10 Juni 2025, melalui Surat Kajari Nomor 01/M.3.32/Fd.2/06/2025. AWP diketahui menjabat sebagai mantri bank BUMN periode 2021–2024.
Baca Juga:
Kepala Kejari Jepara, RA Dhini Ardhany, menjelaskan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Pedesaan Rakyat (Kupra), dan Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) selama tahun 2023–2024.
"Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat dari wilayah Bangsri pada Februari 2025. Kami menemukan adanya unsur kesengajaan dalam proses pengajuan kredit," ungkap Dhini, Rabu (11/6/2025).
Baca Juga:
Tersangka AWP menjalankan modus dengan mengiming-imingi nasabah pelunasan tunggakan pinjaman menggunakan nama pihak ketiga. Setelah dana cair, AWP tidak menyelesaikan pembayaran, melainkan menguasai dana untuk kepentingan pribadi.
Bahkan, AWP meminta buku tabungan, kartu debit, dan sandi nasabah, dengan alasan administrasi. Dengan dokumen tersebut, ia memindahkan dana nasabah ke rekening pribadinya.
Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa sebagian besar uang hasil korupsi digunakan oleh tersangka untuk bermain judi online, memperkuat dugaan bahwa tindak kejahatan dilakukan secara sistematis dan untuk memenuhi kecanduan pribadi.
Saat ini, AWP telah ditahan di Rutan Jepara sejak 10 Juni 2025. Penyidik juga masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan kasus ini.
Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Berat
Atas perbuatannya, AWP dijerat dengan:
Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan