Putusan MK: Tindakan Merintangi Penyidikan Korupsi Kini Lebih Jelas dan Tegas
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBA BARAT DAYA – Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini resmi ditahan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan yang sebelumnya menjadi korban pemerkosaan.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sumba Barat Daya, AKBP Harianto Rantesalu, menyampaikan bahwa institusinya sangat menyesalkan insiden tersebut dan akan mengusut kasus ini hingga tuntas.
"Kejadian ini membuat institusi kami kembali tercoreng. Aipda PS sudah kami lakukan pemeriksaan, dan hasil investigasi awal, yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya," ujar Harianto dalam konferensi pers di Mapolres Sumba Barat Daya, Jumat (13/6/2025).
Peristiwa memilukan ini terjadi pada Minggu, 1 Juni 2025.
Korban berinisial MML mendatangi Polsek Wewewa Selatan untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban pemerkosaan.
Karena Polsek tidak memiliki unit pelayanan perempuan dan anak, korban disarankan untuk melapor ke Polres.
Namun keesokan harinya, MML justru dijemput oleh oknum polisi Aipda PS dari rumahnya, dengan alasan untuk menjalani pemeriksaan tambahan.
"Setibanya di Polsek, korban justru mengalami dugaan pelecehan seksual oleh pelaku. Dan kejadian ini sudah diakui oleh Aipda PS," jelas Kapolres.
Menindaklanjuti kasus ini, Aipda PS telah diterbangkan ke Kupang pada Rabu (11/6/2025) untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidang Propam Polda NTT.
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan perintah langsung dari Kabidpropam Polda NTT dan saat ini kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan kode etik.
"Ini merupakan bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas setiap pelanggaran dalam tubuh institusi Polri, terlebih yang melibatkan korban dari kelompok rentan," tegas Kapolres.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra kepolisian, terutama karena melibatkan aparat yang seharusnya menjaga disiplin dan etika sesama anggota serta menjamin keamanan korban.
Publik pun mendesak agar Polri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk meningkatkan kapasitas unit pelayanan perempuan dan anak di tiap wilayah, terutama di daerah terpencil.*
(in/a008)
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas melibatkan Bus PMH dan truk colt diesel terjadi di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada
PERISTIWA
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Rapat Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 untuk memastikan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan bahwa negaranya memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkal
INTERNASIONAL