JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa hingga saat ini status kewarganegaraan Hambali, tersangka teroris yang ditahan Amerika Serikat, masih belum dapat dipastikan secara hukum.
Yusril menjelaskan bahwa Indonesia tidak mengenal konsep dwi kewarganegaraan.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang secara otomatis kehilangan status sebagai WNI apabila dengan sadar mengambil kewarganegaraan negara lain.
Baca Juga:
"Jika ada WNI yang dengan sadar menjadi warga negara lain dan memegang paspor negara lain, maka status kewarganegaraan Indonesia-nya otomatis gugur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Yusril, dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (14/6/2025).
Hambali, yang ditangkap pada 2003 oleh Pemerintah Amerika Serikat atas dugaan keterlibatan dalam aksi terorisme, termasuk Bom Bali 2002, diketahui saat itu tidak membawa dokumen atau identitas resmi sebagai WNI.
Baca Juga:
Sebaliknya, dia disebut memiliki paspor dari dua negara, yakni Thailand dan Spanyol, saat ditangkap di Bangkok.
Menurut Yusril, fakta tersebut membuat posisi Indonesia tidak bisa serta-merta mengakui atau mengklaim Hambali sebagai warga negaranya.
ASAHAN Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumatera Utara, Kahiyang Ayu, melakukan kunjungan kerja ke sentra pengrajin ka
Seni dan Budaya
JAKARTA Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas bagi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gib
Politik
LABUHANBATU Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya, BSc, menegaskan bahwa Universitas Al Washliyah (Univa) Labuhanbatu memiliki peran s
Pendidikan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengimbau agar buronan kasus dugaan korupsi proyek pengada
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Kab
Hukum dan Kriminal
PONOROGO Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bu
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti musik bukanlah bentuk pajak atau
Entertainment
JAKARTA Polemik mengenai kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruangruang publik, seperti kafe dan restoran, kini tengah me
Entertainment
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Barakembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, tim berh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik dalam kurun w
Entertainment
