JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Khofifah akan dilakukan apabila penyidik menilai keterangannya dibutuhkan untuk memperjelas perkara yang sedang disidik.
"Penyidik akan melihat jika memang ada kebutuhan untuk memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangannya. KPK tentu akan memanggil pihak-pihak tersebut," ujar Budi, Jumat (20/6/2025).
Baca Juga:
Pernyataan ini disampaikan KPK menyusul pemeriksaan Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, Kusnadi, yang hadir sebagai saksi pada Kamis (19/6) lalu.
Dalam keterangannya, Kusnadi menyatakan bahwa Gubernur Khofifah seharusnya mengetahui pengelolaan dana hibah tersebut.
Baca Juga:
"Pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan (dana hibah), masa dia enggak tahu," kata Kusnadi kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa pengajuan dana hibah pokmas selalu dibahas bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.
"Yang mengeksekusi anggaran itu ya kepala daerah. DPRD tidak punya kewenangan dalam hal itu," ujar Kusnadi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada Juli 2024.
Dari jumlah tersebut, empat orang ditetapkan sebagai penerima suap, tiga merupakan penyelenggara negara dan satu staf, sementara 17 tersangka lainnya merupakan pemberi suap yang terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara.
Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang sebelumnya sudah menjerat sejumlah pejabat dan aktor politik di lingkup Pemprov Jatim.
Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pengembangan kelompok masyarakat diduga diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan politik.
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta keterlibatan berbagai pihak lainnya, termasuk kemungkinan memanggil pejabat tinggi di Pemprov Jatim bila ditemukan indikasi peran dalam pengambilan keputusan atau distribusi anggaran hibah.*
(at/a008)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
