CILEGON – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Budi Prajogo, menjadi sorotan publik usai beredarnya sebuah memo berisi permintaan agar seorang calon siswa diterima di salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Dalam foto yang beredar, tampak selembar kertas dengan tulisan tangan bertuliskan, "Perihal: Mohon dibantu dan ditindaklanjuti."
Memo tersebut turut dilengkapi tanda tangan atas nama Dr. H. Budi Prajogo, SE., M.Ak., dan cap basah DPRD Provinsi Banten.
Baca Juga:
Terlampir pula kartu nama bergambar wajah Budi lengkap dengan logo DPRD dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menanggapi hal tersebut, Budi membenarkan bahwa memo itu berasal dari lingkungan kerjanya.
Baca Juga:
Ia mengaku hanya menandatangani memo tersebut atas permintaan staf di lingkungan DPRD, yang mengklaim bahwa calon siswa yang dimaksud berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit.
"Staf datang ke saya minta tanda tangan saja. Sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja," kata Budi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/6/2025).
Politisi PKS tersebut mengakui bahwa tindakan tersebut tidak pantas dilakukan dan dapat mencederai proses seleksi siswa baru yang seharusnya berjalan transparan dan adil.
"Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini. Saya sadar ini telah menimbulkan polemik dan persepsi negatif terhadap proses SPMB yang sedang berlangsung," ucapnya.
JAKARTA Kuasa hukum Lisa Rachmat, terdakwa kasus suap dalam perkara Gregorius Ronald Tannur, menilai langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gelombang kritik terhadap revisi Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menguat. Dalam Seminar Nasional bert
Hukum dan Kriminal
Oleh H. M. Yamin, SE, M. SiDI tengah dunia yang kian digerakkan oleh kepentingan material, gerakan Islam seperti Muhammadiyah tampil sebaga
Opini
MEDAN Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan di bawah Kantor Wilaya
Nasional
BATAM Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang terus menyelidiki insiden kebakaran tragis yang melanda kapal tanker MT Federal II saat
Peristiwa
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkapkan situasi mengkhawatirka
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tawuran antarkelompok kembali pecah di kawasan Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Dalam insiden yang
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Kabar yang menyebut Ketua DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) Rahmat Nasution dan mantan Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu di
Politik
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada praktik korupsi dalam pengelolaan haji tahun 2025 di bawah kepem
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap pedagang di plat
Ekonomi