Proyek pembangunan jalan yang sudah 30 tahun tak tersentuh itu akhirnya dijadikan bancakan, dengan komitmen fee mencapai 10–20 persen dari nilai proyek.
"TOP disebut akan menerima sekitar 4–5 persen dari total nilai proyek Rp 231,8 miliar. Uang diberikan sebagian tunai dan sebagian melalui transfer rekening," jelas Asep.
Baca Juga:
KPK masih mendalami aliran dana serta peran pihak-pihak lainnya, termasuk dugaan penggunaan rekening pinjaman atau rekening siluman dalam proses transaksi.
Tak tertutup kemungkinan pemanggilan pejabat tinggi lain jika ditemukan bukti relevan.*
Baca Juga:
(km/a008)
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, angkat bicara terkait belum dieksekusi
Politik
PADANG SIDIMPUAN Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, menekankan pentingnya Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perd
Nasional
JAKARTA Tim penyidik dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita lima unit mobil mewah milik
Nasional
ACEH Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di
Pendidikan
JAKARTA Kepolisian Republik Indonesia menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan pengoplosan beras premium. Ketiganya merupakan pej
Hukum dan Kriminal
BOGOR Harga jengkol melonjak drastis di sejumlah pasar tradisional, termasuk di Pasar Bogor. Saat ini, harga jengkol mencapai Rp120.000 pe
Ekonomi
NIAS SELATAN Sebuah pemberitaan daring memantik kehebohan publik setelah menyebut bahwa Kepala SMK Negeri 1 Idanotae, Kristian Lase, didug
Nasional
MADINA Misteri hilangnya DF (15), seorang anggota paskibra wanita di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, akhirnya terungk
Hukum dan Kriminal
JEMBRANA Komandan Kodim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah S.I.P., M.I.P., memberikan penghargaan langsung kepada perwakilan sekaa ba
Nasional
JAKARTA Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, angkat bicara soal gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan
Nasional
