Nama mantan Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution, mencuat dalam kasus ini sebagai salah satu saksi kunci.
Namun hingga kini, ia belum hadir memenuhi dua panggilan resmi dari Kejaksaan, termasuk surat pemanggilan tertanggal 19 Juli 2024 dengan nomor B/229/I.2.15/Fd/07/2024.
Desakan publik terhadap Kejati Sumut pun menguat.
"Kejati Sumut harus bertindak tegas dan transparan. Jangan ada pihak yang dilindungi," tegas UF Hasibuan, pemerhati kebijakan publik.
Honorer Jadi Tumbal?
Penetapan Akhiruddin Nasution, seorang honorer di Dinas PMD, sebagai tersangka memicu kontroversi.
Banyak pihak menilai Akhiruddin hanya dijadikan "tumbal" dari aktor-aktor besar yang seharusnya ikut bertanggung jawab.
"Honorer tidak memiliki kewenangan memotong dana ADD. Ini harus dibuka terang-benderang, siapa sebenarnya yang menginstruksikan pemotongan tersebut," ujar pengacara senior H. Ridwan Rangkuti, SH, MH.
Desakan Pemeriksaan Pejabat Tinggi dan Keadilan Proses Hukum
Sejumlah aktivis hukum dan tokoh masyarakat mendesak agar pemeriksaan diperluas, termasuk terhadap pejabat yang menyusun dan menetapkan Perwal 11 dan 22 Tahun 2023.
Dugaan bahwa kebijakan tersebut digunakan sebagai dalih untuk korupsi perlu diuji di pengadilan.
Kajari Padangsidimpuan, Dr. Lambok M.J Sidabutar, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menuntaskan kasus ini.
BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah mewajibkan 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk pelaku
Ekonomi
JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa
JAKARTA Prajurit TNI Angkatan Laut (TNI AL) kembali menunjukkan kesiapsiagaan dalam operasi kemanusiaan di laut.Pos Angkatan Laut (Posal
Pemerintahan
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menanggapi rencana pembangunan proyek kereta cepat yang akan diperpanjang hing
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah akan membuka program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada akhir 2025. Peserta dengan tunggakan diminta melak
Pemerintahan
JAKARTA Ratusan massa, mayoritas emakemak yang membawa anakanak, kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemprov DKI Jak
Peristiwa
JAKARTA Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkapkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba, atau setara
Hukum dan Kriminal