Tokoh Adat Ultimatum Pimpinan PT BOMA, Ancam Sanksi Hukum Adat jika Mangkir

Tuntutan Masyarakat Adat dan Sipil:

- Penyelidikan terbuka terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh pimpinan PT BOMA.

- Perlindungan hukum bagi para penarik rakit dan keluarganya.

- Evaluasi mendalam terhadap kinerja Gakkum Kehutanan Kalbar.

- Penguatan peran hukum adat dalam sistem keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

Datok Laway juga menyerukan kepada Presiden RI, Kapolri, dan Menteri LHK agar segera menurunkan tim independen untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan transparan.

"Kami ingin hukum ditegakkan secara adil, tanpa pandang bulu. Tanah adat bukan ruang kosong bagi eksploitasi, tapi ruang hidup masyarakat yang harus dilindungi," pungkasnya.*