JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengemukakan lima alternatif solusi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengamanatkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Putusan MK ini menyatakan bahwa pemilu daerah, termasuk pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, tidak boleh lagi diselenggarakan serentak dengan pemilu nasional, dan harus dilakukan dua hingga dua setengah tahun setelah pemilu nasional berakhir.
"Jadwalnya memang menjadi persoalan serius. Tapi putusan MK bersifat langsung berlaku, sehingga kita perlu solusi hukum yang terukur," ujar Mahfud.
Berikut lima alternatif yang diusulkan Mahfud MD:
1. Perpanjangan Masa Jabatan Tanpa Pemilu
- Masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 diperpanjang lewat undang-undang, tanpa dilakukan pemilu ulang.
- "Itu sah secara konstitusi, karena soal perpanjangan atau penundaan pemilu diatur dengan undang-undang," tegas Mahfud.
2. Penjabat Kepala Daerah, DPRD Dipilih Lewat Pemilu Sela
- Kepala daerah diangkat sebagai penjabat sementara, dan anggota DPRD dipilih melalui pemilu sela (pemilu di luar jadwal reguler).
PALAS Menanggapi potensi meningkatnya bencana alam akibat perubahan cuaca dan memasuki musim kemarau, Polres Padanglawas (Palas) menggel
Pemerintahan
PALAS Polres Padanglawas (Palas) resmi menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka pembunuhan di Desa Hapung, Keca
Pemerintahan
PALAS Warga Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, berinisial MR (38), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas (Palas) ka
Hukum dan Kriminal
PALAS Pimpinan Cabang BRI Sibuhuan, Dedi Harpian, AS, menekankan pentingnya semangat inovasi dan pelayanan yang berdampak bagi masyaraka
Peristiwa
BANDAR LAMPUNG Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi
Pemerintahan
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan pemugaran dan pembangunan baru Pura Penyusuhan di Desa Adat Kubutambahan, Buleleng, pada
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori (DPMPN) menggelar Pelaksanaan Fasi
Pemerintahan
JAKARTA UTARA Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggerebek indekos dan lapaklapak pinggir rel di Ka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk membahas implementasi umrah mandiri b
Pemerintahan
ACEH TIMUR Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Aceh Timur mengadakan audiensi dengan Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlak
Pemerintahan